KOPI-Waena, Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua melaksanakan
kegiatan Jumpa Pers di Primagarden Waena Kelurahan Waena, Distrik Heram terkait
dengan dinamika yang berkembang di Indonesia dan Papua khususnya Fenomena
Kejadian Luar biasa (KLB) di beberapa daerah di Papua, Jumat (2/2).
Kegiatan Jumpa Pers tersebut dikoordinir oleh Stenly Salamhu
Sayuri (Ketua Umum) di dampingi oleh Edowardo Rumatrai (Anggota), Kornelius
Mandenas (Koordinator SDM) dan diikuti sekitar 7 orang. Adapun media yang hadir
diantaranya, Cepos, Lingkar Papua, Okezone dan Wone.
“Fenomena kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dibeberapa
daerah di Papua menyita banyak perhatian, mulai dari pusat hingga daerah, perhatian
yang diberikan pun barvariasi, ada yang memberikan parhatian melalui bhakti sosial
(penggalangan dana), pernyataan di media sosial hingga media cetak dan
elektronik,”ucap Habelino Sawaki (Ketua Ampera Papua).
Ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait
fenomena KLB di Papua diantaranya, pemanfaatan fenomana KLB sebagai senjata
politik menjelang Pilkada 2018 dan proses pembodohan yang dilakukan oleh oknum
dan kelompok tertentu terhadap rakyat Papua.
Dua catatan diatas menjadi alasan utama, kami yang tergabung
dalam AMPERA PAPUA segera bergerak cepat memberikan pencerahan kepada
masyarakat agar tidak mudah termakan isu dan terbuai dengan janji manis dari
pihak-pihak yang akan memanfaatkan Fenomena KLB untuk kepentingan kelompok dan
perorangan menjelang momentum pilkada 2018.
“Masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik terkait
persoalan fenomena KLB di Papua, hal tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab
kelompok intelektual sabagai penyaringan informasi bertolak belakang dengan
kenyataan di lapangan, ada beberapa kelompok intelektual hari ini dibutakan
dengan uang dan jabatan bahkan rasionalitas mereka,”katanya.
Lebih lanjut dikatakan,”Kami yang tergabung dalam AMPERA
PAPUA menyatakan sikap, STOP lakukan eksploitasi korban Fenomena KLB sebagai
sarana politik menjelang momentum pilkada 2018, STOP lakukan proses pembodohan
terhadap rakyat Papua, Segera evaluasi penggunaan dana OTSUS Papua, jika kedapatan
adanya penyimpangan, pelakunya harus di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,
hal- hal yang mempunya tugas dan tanggung jawab terkait dengan fenomena yang
ada di Papua adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan yang sama
Habelino Sawaki mengatakan,”Pernyataan dari Pastor Jho-jongan itu adalah
keliru mereka itu memanfaatkan situasi di Papua, fenomena KLB tidak ada terkait
dengan pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) ini sudah pembodohan untuk rakyat
terkait pernyataan Pastor Jhon-jongan tersebut, pernyataan Pastor Jhon-jongan
harus di perjelas atau di klarifikasi oleh yang bersangkutan karena sudah jelas
tidak ada penjajah di Papua” (wawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar