Sabtu, 24 Februari 2018

Paguyuban Ojek Mimika Berikrar Terkait Pilkada Damai.

KOPI-Mimika, Ratusan tukang ojek mengikuti kegiatan apel akbar ojek se Kab. Mimika dalam rangka Pilkada damai yang dipimpin langsung oleh AKBP Indra Hermawan SH, SIK, MH. (Kapolres Mimika) di Gedung Tongkonan, Jl. Samratulangi, Distrik Mimika Baru, kab. Mimika, Sabtu (24/2).




Kota Timika menjadi simbol utama dari Kabupaten Mimika karena segala yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya berkumpul dan bersumber pada kota Timika, dari topografi wilayah, kehidupan sosial, tradisi dan kebudayaan dan masih banyak lagi. Wilayah ini bisa menjadi miniatur yang menggambarkan kehidupan di Papua.

Ir. Munawir Yakub Ketua ojek Kab. Mimika yang mengaku berada di Mimika ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Sabtu mengungkapkan karena Mimika adalah miniatur Indonesia maka semuanya perlu menjaga solidaritas antar sesama agar hidup lebih indah dan damai khususnya profesi tukang ojek turut mendukung pelaksanaan Pilkada di Kab. Mimika.

“Kita tidak boleh membedakan siapa, dari mana, agama apa dan suku mana akan tetapi kita tergabung dalam satu wadah yaitu Komunitas Ojek Timika dan juga kita sebagai Pelopor Pilkada Damai,”katanya.

Menurut dia Mimika adalah kota yang unik karena dikaruniai oleh Tuhan sumber kekayaan yang melimpah dan semua suku bangsa Indonesia hadir di kota ini untuk mencari nafkah.

“Saat ini kita sedang turut menjalani proses Pilkada dan saya sebagai Ketua ojek Kab. Mimika mengharapkan Mimika sebagai contoh yang baik untuk kabupaten yang lain. Ketika kita ikut menjadi massa dalam kampanye tolong kita perhatikan tata tertib berlalulintas yaitu semua harus mengenakan helm, tidak menggunakan knalpot racing dan tidak ugal-ugalan,”katanya.

Munawir Yakub mengatakan apel akbar dalam rangka Pilkada damai turut dihadiri pejabat dari Kepolisian yakni AKBP Indra Hermawan SH, SIK, MH. Kapolres Mimika, AKP Indra Budi Kasat Lantas Polres Mimika, dan AKP Frits Erari Kapolsek Mimika Bary.

“Lalu Ustad Bambang Haryadi, Pdt. Ferdinan Heatubun dan Peserta apel ojek se Kab. Mimika serta pembacaan Ikrar yang isinya antara lain 1) Kami ojek menjunjung tinggi kebhinekaan dan kesetaraan serta keberagaman bangsa dan negara, 2) Kami ojek siap mensukseskan pilkada damai di Mimika, 3) Kami ojek siap menjadi pelopor keselamatan berlalulintas selama kampanye dan tahapan pilkada lainnya, 4) Kami ojek siap bekerjasama dengan dengan Polri untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, tertib dan damai. (wawan)

Rabu, 21 Februari 2018

Deklarasi Tolak, Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA Pilkada 2018 Berintegritas di Kab.Biak Numfor


KOPI-Biak, Kurang lebih 50 Orang melakukan aksi unjuk rasa damai yang dikemas dalam acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang Politisasi SARA  untuk Pilkada 2018 berintegritas berlangsung di Kantor Panwaslu Jalan Pramuka Kabupaten Biak Numfor,Rabu (21/2).







Giat Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas tersebut bertujuan guna mengajak semua institusi agar turut berperan serta  sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.




Mayor Inf. Amir Syarifudin Danramil 1708-01/Biak yang mengaku berada di lokasi acara ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu mengungkapkan bahwa giat Deklarasi ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, harapannya sesuai dengan arahan Kapolda Papua agar Pilkada 2018  tercipta damai, tertib dan aman.




“Jangan pernah menyalahgunakan politik dengan iming-iming uang dalam mengarahkan masyarakat, mari kita bekerja sama agar Pilgub /Wagub dan Pilbub/wabub bersih dari kecurangan, mari sukseskan acara dengan menghindari politik uang maupun politisasi sara,”katanya.




Menurut dia pilkada yang berada di Papua harapannya dapat berjalan dalam keadaan aman, dengan demikian kita harus mengikuti perintah Kapolda Papua agar menciptakan aman tertib dan bersih tanpa di pengaruhi hal hal lain agar masyarakat memilih dengan pilihanya sendiri.




“Dikarenakan keinginan agar Pilkada sukses dan aman salah satu yang jadi sorotan adalah medsos dimana hal ini menjadi perhatian serius bagi panwas, menurut undang undang KPU para pasangan calon yang menggunakan medsos supaya melaporkan ke panwas serta bekerja sama dengan kepolisian guna memonitor medsos tersebut,”katanya.




Amir Syarifudin mengatakan isi dari pernyataan deklarasi yakni 1. Mengawal Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik Politik uang dan sara ,karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. 2. Tidak menggunakan politik uang dan sara sebagai sarana meraih simpati pemilih karena menciderai integritas dan kedaulatan rakyat.


“Lalu yang ke 3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kreteria dan bukan karena politik uang dan sara, acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor Ir Zeth Sandi, Asisten I Frits Sanandi, Kesbangpol Paulus Resirwawan, pejabat TNI – Polri dan Ketua DPC dari 14 Partai atau yang mewakili serta tamu undangan lainya. (wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20994-deklarasi-tolak-lawan-politik-uang-dan-politisasi-sara-pilkada-2018-berintegritas-di-kabbiak-numfo.html


Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kab.Keerom dijabat Bupati Keerom Terpilih.

KOPI-Keerom,  Kristina L. Mano S,IP M.AP Ketua Kwartir Daerah Prov. Papua memimpin kegiatan upacara peringatan HUT Baden Powell ke-161 diikuti sekitar 250 orang yang berlangsung di lapangan Kantor Otonom Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kab. Keerom  sekaligus melantik Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Keerom, Rabu (21/2).





Pejabat Daerah yang dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Keerom yakni Bupati Kabupaten Keerom Muhammad Markum. SH, MH, MM. adalah sosok figur yang tepat untuk mengemban jabatan tersebut karena yang bersangkutan mempunyai perhatian khusus terhadap perkembangan potensi pemuda-pemuda yang ada di wilayahnya.

Kompol Ridwan SH, MH. Wakil Kepala Polres Keerom yang mengaku berada di Keerom ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Rabu menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan upacara peringatan HUT Baden Powell ke-161 dapat berjalan lancar penuh khidmat sesuai dengan jadwal acara.

“Bahwa kegiatan kepramukaan sesuai UU tahun 2010 sangat penting sekali karena dengan adanya Pramuka kita bisa mendapatkan calon generasi pemimpin-pemimpin yang baik dan  tidak menyangka kalau pelantikan hari ini merupakan hari pertama Muhammad Markum. SH, MH, MM. dilantik menjadi Bupati,”katanya.
Menurut dia kegiatan Pramuka tidak kalah pentingnya dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah karena dengan Pramuka banyak pemuda-pemuda  yang mengikuti Pramuka bisa melahirkan calon-calon TNI-Polri yang baik.

“Dikarenakan revitalisasi gerakan Pramuka sudah berjalan hampir 12 tahun lalu tepatnya tahun 2006 sebagai salah satu pilar pendidikan kaum muda dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, telah dapat dirasakan berbagai kemajuan yang sangat membanggakan,”Katanya.

Kompol Ridwan SH, MH. mengatakan Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka mohon dukungan dari Ketua  Kwartir Daerah Papua supaya dalam pelaksanaan tugasnya sentiasa bersinergi memberikan saran dan masukan agar Pramuka Kabupaten Keerom bisa mendapatkan calon generasi pemimpin-pemimpin yang terbaik.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20993-ketua-majelis-pembimbing-cabang-gerakan-pramuka-kabkeerom-dijabat-bupati-keerom-terpilih.html

Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018


KOPI-Jayapura, Ratusan orang menghadiri  kegiatan rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 yang berlangsung di halaman Kantor KPU Prov.Papua Jl. Soa Siu Dok II Bawah Distrik Jayapura Utara kota Jayapura Papua di pimpin oleh Adam Arisoe SE Ketua KPU Prov Papua, Rabu (21/2).




Adam Arisoe SE Ketua KPU Prov Papua mengatakan,”Kegiatan Rapat Pleno tersebut seharusnya sudah terlaksana seminggu yang lalu namun karena dalam penetapannya ternyata masih terdapat kekurangan persyaratan hasil verifikasi Orang Asli Papua dari MRP maka pada tanggal 20 Februari 2018 kemarin baru dilaksanakan penetapan calon,”

Menurut dia prosesi rapat pleno pencabutan nomor berjalan lancar yang disaksikan oleh para pejabat KPU, pejabat Bawaslu Prov. Papua, pengurus Partai serta simpatisannya dan kehadiran aparat keamanan yang turut menjaga keamanan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Pada kesempatan itu pasangan Petahana Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH dengan Klemen Tinal SE.MM mendapatkan nomor urut 1 (satu) sedangkan pasangan calon Jhon Wempi Wetipo SH.MH dengan Habel Melkias Suwae S.Ip mendapatkan nomor urut 2 (dua).

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan doa dari tim pendukung saya karena nomor urut satu merupakan yang terbaik dari yang lain, jika kita memimpin Papua hanya satu kali masih belum puas maka harus melanjutkan perjuangan untuk memimpin Papua menjadi yang terbaik,” kata Lukas Enembe.

Lebih lanjut dikatakan kami hanya meminta seluruh warga masyarakat Papua dalan pelaksanaan Pilkada harus demokratis menjaga keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan pilkada Papua.

Di saat yang sama penyampaian dari Jhon wempi Wetipo SI.P MH mengatakan,”Hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat Papua saya berterima kasih kepada kaka lukas Enembe yang mengajarkan berpolitik di Papua.”

Menurut dia kaka Lukas bilang adik jauh dalam umurnya akan tetapi sayalah yang menjadi Tim Koalisi waktu Kaka Lukas Enembe menjadi Gubernur, saya hanya di usung 2 partai akan tetapi saya di usung 2 partai besar PDIP dan Gerindra,nomor urut 2 bukan berati urutan ke dua akan tetapi nomor dua merupakan nomor kemenangan.

Sebelum kegiatan rapat pleno diakhiri dilaksanakan penyerahan SK nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di serahkan oleh Adam Arisoe SE (ketua KPU Prov.Papua) kepada masing2 Ketua Tim Koalisi pasangan calon Eduardo Kaize (ketua Tim Koalisi Josua) dan Mathius Awoitauw, SE, M.Si  (Bupati Kab. Jayapura/ Ketua koalisi Papua bangkit - II) dan penyampaian info dari KPU Prov. Papua tentang rencana hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 akan di laksanakan Deklarasi Kampanye Damai bertempat di halaman kantor Gubernur Papua.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20992-rapat-pleno-terbuka-pencabutan-nomor-urut-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-papua-tahun-2018.html

Rabu, 14 Februari 2018

Distrik Wartutin Kabupaten Fakfak memiliki Raja Baru.


KOPI-Fakfak, Ketua Dewan Adat Baham Sirzet Gwasgwas memimpin acara pengukuhan dan pengangkatan M Syahril Yusuf Bay sebagai Raja Nadi Baham Sanggaria Ati-ati yang menggantikan Raja sebelumnya (Alm) Yusuf Bay Mata di Jl. Sersan  Kalala kampung Werpigan Distrik Wartutin Kab Fakfak, Rabu (14/2) 




Tradisi adat ini merupakan proses yang sangat sakral dan turun temurun diwariskan kepada generasi  bukan hanya sekarang tetapi juga untuk generasi masa yang akan datang tetap seperti ini , diharapkan generasi jaman now agar selalu belajar tentang warisan budaya dan tradisi tradisi adat.

Kapolres Fakfak AKBP Deddy Fouri Millewa SH S.IK yang mengaku berada di tempat acara ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu mengatakan sesepuh dari keluarga Raja sangat berterima kasih kepada seluruh tamu undangan karena sudah meluangkan waktu untuk datang menyaksikan prosesi pengukuhan Raja Atiati M.Yusuf Syahril Bay.

“Keluarga Raja meminta kepada aparat keamanan agar saling membantu dalam menangani segala sesuatu permasalahan yang tidak diinginkan sedangkan kepada Raja yang baru agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi,menjaga perbuatan dan tingkah laku serta menjaga wibawa sebagai seorang Raja,”katanya.

Menurut dia pelantikan dan pengukuhan M Syahril Yusuf Bay sebagai raja ati-ati adalah sebagai perwujudan menjaga tradisi dan prosesi yang sudah lama berlangsung harus di pertahankan dan tetap dilestarikan.

“Pemerintah daerah dan Petuanan Raja yang ada di seluruh Fakfak haru bekerja sama dalam membangun Kota Fakfak karena dari para Petuanan Raja -Raja inilah pesan dari Pemerintah Daerah akan disampaikan langsung kepada para warga baik itu program Pemerintah seperti Program gerbang kaca,”katanya.

Deddy Fouri mengatakan prosesi adat tersebut turut dihadiri oleh Drs Muhammad Uswanas M.Si Bupati Fakfak, Ir AbrahamSopaheluwakan M.Si Wakil Bupati Fakfak, Siti RahmaHegemur ST Ketua DPRD Fakfak, dan Ali Baham Temongmere Kepala Bappeda Fakfak.

“Lalu Kepala perwakilan Petuanan Raja-Raja Adat, Marga, Kapitan, Sangaji,  Mayor, Jojau, Todat, Toga, Tomas, Tokoh Perempuan dan undangan lainnya lebih kurang 300 orang, dalam prosesi tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diakhiri lagu Bagimu Negeri dan pembacaan doa dari masing-masing perwakilan agama,”Katanya. (wawan)


Senin, 12 Februari 2018

Aparat Keamanan Jayapura Dambakan Situasi Aman Terkait Pengumuman Penetapan Paslon Pilkada Gubernur Prov. Papua tahun 2018.

KOPI-Jayapura, Sekitar 200 orang anggota gabungan TNI-POLRI melaksanakan apel gabungan di Jalan Ahmad Yani Taman Imbi Distrik Jayapura Utara kota Jayapura dalam rangka apel siaga pengamanan pengumuman penetapan paslon pada Pilkada Gubernur Prov. Papua tahun 2018, Senin (12/2)



Pada kegiatan apel tersebut turut dihadiri oleh Pejabat dari Polres Jayapura dan Pejabat Kodim / 1701/JPR beserta jajarannya yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Kapolresta Jayapura AKBP Gustav R.Urbinas SH.S.Ik dan Dandim 1701/Jpr Letkol Inf Nova Ismailiyanto S.Sos .


Kegiatan apel gabungan TNI-Polri di Jalan Ahmad Yani Taman Imbi Distrik Jayapura berjalan sangat khidmat dan tertib pada saat pembacaan ikrar sinergis antara Kodim 1701/JPR dan Polresta Jayapura yang di bacakan oleh AKBP Gustav R.Urbinas SH.MH.


Kapolresta Jayapura AKBP Gustav R.Urbinas SH.S.Ik ketika dikonfirmasi, Senin mengatakan kita melaksanakan apel gabungan TNI POLRI dalam rangka pengamanan Pilkada dimana ketika ada ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan NKRI maka itu sudah menjadi  tugas aparat keamanan dan menjadi tanggung jawab kita.


“Anggota kodim 1701/Jayapura ikut membantu  pengamanan Polresta Jayapura Kota, tetap berpegang teguh pada Komando atas serta selalu menjaga faktor keamanan personil dan materil, selama proses pengamanan utamakan keamanan masyarakat, berikan pelayanan terbaik dan mengayomi masyarakat serta  jangan bersikap arogan, “katanya.



Menurut dia, pengamanan lokasi yang jadi fokus utama adalah kantor KPU Prov. Papua sedangkan apel gabungan ini juga sebagai wujud terjalinya sinergitas TNI-POLRI yakni antara Polresta Jayapura dengan Kodim 1701/Jayapura agar sentiasa kompak, solid dan selalu bekerja sama.(wawan)



Sabtu, 10 Februari 2018

Aparat Keamanan Gelar Apel Kesiapan PemiluKada Kabupaten Puncak

KOPI-Puncak, Sekitar 150 personel gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Kab. Puncak  melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Senja 2018 di Mapolsek Ilaga Jl. Kago Atas Distrik Ilaga Kab. Puncak, Sabtu (10/2) kegiatan apel  gabungan tersebut dalam rangka pengamanan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati periode 2018-2023.





Pengalaman kerusuhan pada pemilukada tahun lalu di Kab.Puncak yakni terjadi konflik antar pendukung pasangan diwujudkan dengan kesiapan apel gabungan TNI/Polri dan Satpol PP guna mengantisipasi penetapan verifikasi aktual pasangan calon  Bupati/Wakil Bupati Kab. Puncak.


Kapolres Puncak Jaya AKBP  Indra Napitupulu ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Sabtu mengungkapkan bahwa indikasi akan terjadi bentrok antar pendukung di saat salah satu calon yang tidak diterima masuk dalam penetapan  verifikasi aktual memang menjadi perhatian khusus aparat keamanan.



“Hingga kini personel gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Kab. Puncak sentiasa bersinergi dan bersiap diri  dalam mengamankan kegiatan penetapan  verifikasi aktual  yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di Kantor KPU Jl. Kago Atas Distrik Ilaga Kab. Puncak,” katanya.



Indra Napitupulu mengatakan adanya isu kelompok TPN/OPM wilayah Intan Jaya, Paniai, Sinak dan Ilaga akan membuat Pilkada Kab. Puncak tidak akan dilaksanakan dikarenakan kelompok tersebut mendukung pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Puncak.


“Apabila di dalam pemilulada Kab. Puncak ada yang curang harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku , saya mendaptkan info adanya isu pegawai yang tidak netral dalam pemilulada Kab. Puncak yang dapat mengakibatkan konflik internal pegawai,” ungkapnya.


Lebih lanjut dikatakan Polri akan netral dalam pemilukada, apabila ada yang tidak netral maka akan ditindak tegas serta dalam penggunaan senjata Polri harus sesuai prosedur dikarenakan penggunakan senjata tujuanya untuk melumpuhkan bukan membunuh, agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.(wawan)

Rabu, 07 Februari 2018

Keluarga Suebu Mengkonfirmasi Kepemilikan Tanah Kantor BMKG Sentani

KOPI - Sentani, Tuntutan keluarga Suebu Kp. Hobong yang bersurat ke Antonius Widyo Praptono Kabandara Santani terkait hak ulayat tanah di Kantor BMKG, hanggar Auri dan sekitarnya dibahas dalam pertemuan dialog di Kantor UPBU Bandara Sentani Kab. Jayapura dimediasi oleh Pieter Suebu dan Antonius Widyo Praptono, Rabu (7/2).





Pengakuan Keluarga Besar Ifale Yolokhouw yang diwakili oleh John Suebu  bahwa tanah yang bernama 'HULEKHOBHOW' adalah tanah hak ulayat masyarakat Ifale Yolokhouw, berdasarkan data dan bukti sejarah secara turun temurun.


John Suebu menyebut keluarga besar Yolokhouw belum pernah melepaskan tanah Hulekhobhow kepada pihak Bandara Sentani dimana sampai saat ini luasnya belum pernah diukur berlokasi di sisi utara keluarga besar Ifale Yolokhouw sedangkan landasan yang telah dibangun pagar dan bangunan lainnya adalah lokasi tanah adat milik keluarga besar Ifale Yolokhow.


Bahkan, katanya, keluarga besar Ifale Yolokhouw  sempat kaget karena adanya peningkatan fasilitas bangunan diantaranya yaitu Pemancar Bandara, Pemadam Kebakaran, di atas tanah yang sama dulunya digunakan untuk Pemancar Bandara.



“Lalu kantor BMKG, hanggar Auri, Lapangan Herkules, Tariku dan Taxiway, intinya  menuntut ganti rugi tanaman, masa pakai tanah yang sepadan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yang tercinta ini,” katanya.



Kabandara Santani Antonius Widyo Praptono mengaku berdasarkan dokumen tahun 1995 bahwa tanah tersebut sudah dibayarkan kepada pihak penerima , tidak mungkin negara membayar dua kali untuk tanah yang sama itu semua ada buktinya, kemudian pada tahun 2003 negara membayar kembali tanah yang sama kepada Kp. Yahim, Yobeh dan Ifar Besar yang disaksikan oleh kp Yahim dan kp. Yobeh dimana masing masing kampung menerima uang sebesar 5 Miliar.



“Apabila ada tuntutan dari pihak lain menyangkut tanah yang sudah digunakan adalah menjadi tanggung jawab pihak pertama, jadi dipersilahkan kepada bapak  dan ibu agar menuntut kepada pihak pertama yang menerima pembayaran tanah bandara,”katanya.



Kasi Pengukuran BPN Kab. Jayapura Agustinus S. Taime mengaku berada di Bandara Sentani ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Rabu mengungkapkan pada tahun 2003 pihak Kp. Hobong telah menerima pembayaran tanah di Bandara Sentani.

Menurut dia, segera buktikan ke pengadilan bahwa itu tanah milik  keluarga besar Ifale Yolokhouw  karena tidak ada dasar hukum untuk pembayaran ke tiga kalinya, bahkan  menawarkan bantuan untuk maju ke pengadilan,” katanya. (wawan)


http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20938-keluarga-suebu-mengkonfirmasi-kepemilikan-tanah-kantor-bmkg-sentani.html

Gladi Simulasi Sispam Pemilukada Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua


KOPI - Jayapura , Sekitar 200 anggota gabungan dari Polres Jayapura, Yonif 751/R, Rindam 17/Cen, Lanud Jayapura, Basarnas Jayapura dan Koramil 1701-01 Sentani melaksanakan kegiatan gladi simulasi sispam kota dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kab. Jayapura bertempat di lapangan Apel Kantor Bupati Kab. Jayapura, Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah, Distrik Waibu, Kab. Jayapura dipimpin oleh AKP Roberth Hitipeuw, SH.,MH Kabag Ops Polres Jayapura/selaku koordinator kegiatan, Rabu (7/2)

Kabag Ops Polres Jayapura AKP Roberth Hitipeuw, SH.,MH  ketika dikonfirmasi, Rabu mengungkapkan bahwa pelaksanaan gladi dimulai dengan skenario di Kantor KPU Kab. Jayapura sedang berlangsung giat pleno terjadi kericuhan, dalam kegiatan ini diperlihatkan bagaimana mekanisme Tim pengamanan gabungan mengantisipasi kericuhan yang ditimbulkan oleh masyarakat, tim yang tergabung dalam penanganan masalah yakni Tim Dalmas, Tim Raimas, Tim Negosiator, Tim Obvit, Tim Basarnas, dan Tim Bulsit.







“Gladi Simulasi Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kab. Jayapura merupakan upaya pencegahan dan penanganan dalam meminimalisir dampak negatif pada penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018,” katanya

Menurut dia, sasaran obyek vital yang akan diamankan pada saat terjadi situasi keributan Pilkada 2018 diantaranya meliputi Kantor Instansi Pemerintahan , Kantor Bank milik Pemerintah dan swasta serta obyek vital lainnya.

Roberth Hitipeuw  mengatakan dalam gladi ini turut diperlihatkan simulasi bagaimana cara mengatasi kericuhan situasi dan upaya penanganan Tim gabungan yang disesuaikan dengan UU yang berlaku, khususnya obyek vital yaitu SPBU Hawaii, SPBU Kota, Kantor KPU, Kantor Panwaslu, PLN,Telkom dan Bandara Sentani. ( wawan)





Senin, 05 Februari 2018

Aksi solidaritas Mahasiswa peduli bencana Distrik Waan Kabupaten Merauke

KOPI-Merauke,  Sejumlah mahasiswa peduli bencana alam yang tergabung dalam ikatan mahasiswa peduli bencana alam Distrik Waan telah melaksanakan aksi penggalangan dana di Tugu Lingkaran Brawijaya, Jln. Brawijaya, Distrik Merauke, Kab. Merauke, Senin (5/2)




Koordinator lapangan Alex Soter di Merauke, Senin, mengatakan sedekahmu akan membantu Merauke yang sedang mengalami bencana, kami dari solidaritas ikatan mahasiswa peduli bencana alam distrik Waan, meminta kepada pengguna jalan untuk partisipasinya terhadap saudara kita yang berada di distrik Waan Pulau Kimaam yang saat ini sedang dilanda bencana  alam.

“Aksi ini kami lakukan dengan sistem kerja sama tim yaitu dibagi menjadi 4 tim, terdiri dari 4 tim melakukan penggalangan dana di 4 titik lampu merah Tugu Libra,” kata Alex Soter.

Alex Soter mengakui hingga sekarang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Merauke belum sampe di lokasi bencana sebab bantuan tersebut masih ada di KM. Alfarizki yang saat ini bersandar di Pelabuhan Pintu Air Merauke belum dapat ijin berlayar dari pihak Syahbandar Merauke dan cuaca buruk.

Ke depan diharapkan bantuan yang ditujukan kepada korban bencana alam supaya dipemudah pengurusan ijinnya selain kondisi cuaca yang buruk agar masyarakat yang sedang mengalami kesusahan segera cepat mendapatkan bantuan.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20925-aksi-solidaritas-mahasiswa-peduli-bencana-distrik-waan-kabupaten-merauke.html

Air Pasang Merendam Kampung Distrik Waan Kabupaten Merauke.

KOPI-Merauke, Musibah banjir air pasang melanda 5 (lima) kampung di Distrik Waan yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan penanganan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Senin (5/2).


Babinsa Koramil 1707-09/Kimaam Serda Siamin di Waan, Senin, mengatakan kampung-kampung yang terendam air pasang yaitu kampung Konorau, kampung Waan, kampung Tor, kampung Klagar dan kampung Sabon.

“Sampai dengan saat ini diperkirakan 700 kepala keluarga belum mendapatkan bantuan dari Pemda Kabupaten Merauke karena bantuan tersebut masih berada di KM. Alfarizki masih bersandar di Pelabuhan Pintu Air Merauke dikarenakan belum mendapatkan ijin berlayar dari pihak Syahbandar Merauke sebab terkendala cuaca buruk,” Serda Siamin.

Menurut Siamin bentuk bantuan berupa bahan makanan pokok diantaranya yaitu air minum kemasan gelas sebanyak 200 karton, supermi rebus sebanyak 150 karton, minyak goreng sebanyak 75 Kg, ikan kaleng sebanyak 50 karton, beras sebanyak 5 Ton, gula pasir sebanyak 100 Kg, kopi sebanyak 150 bungkus, teh celup sebanyak 250 dos dan selimut sebanyak 300 lembar serta tikar sebanyak 300 lembar. (wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20924-air-pasang-merendam-kampung-distrik-waan-kabupaten-merauke.html

Sabtu, 03 Februari 2018

Gubernur Papua Menghadiri Ibadah Syukur Helay Felesa


KOPI- Sentani, Ratusan orang mengikuti kegiatan ibadah syukur tutup tahun Helay Felesay di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura yang dihadiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe S.E. S.IP, M.H beserta jajaran pejabat pemerintah daerah Papua, perwakilan dari TNI/Polri  dan para tamu undangan lainnya, Sabtu (3/2).



Acara ibadah syukur dibuka oleh Pendeta Nafi Katanya Sth, dilanjutkan nyanyian pujian dan doa  bersama dipimpin oleh Pendeta Tony Wally (Ketua Klasis Sentani).

“Pembangunan Kampung Ifar  Besar saat ini telah terbangun 4 jembatan beton dan jalan sepanjang 12 kilometer yang dipelopori oleh para kepala suku dan masyarakat dan  saat ini danau Sentani sudah mulai tercemar oleh limbah yang seharusnya tidak dibuang ke danau Sentani karena diharapkan danau Sentani dapat terjaga sebab pada tahun 2020 akan dipakai sebagai tempat pelaksanaan PON XX khususnya cabang olahraga air, dan meminta kepada Gubernur agar meninjau kembali peraturan daerah  (Perda) minuman keras karena dengan adanya perda tersebut banyak masyarakat yang  memproduksi minuman lokal sangat berbahaya karena kadar alkohol tidak bisa ditakar sehingga banyak menimbulkan korban di masyarakat,” kata  Firnas Albert Yoku (Ondofolo Ifar Besar)

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Adat Mamta Zadrak Taime mengatakan,”Bahwa  Lembaga Dewan Adat merupakan lembaga yang membela hak hak adat orang Papua dan dari Dewan Adat akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena Dewan Adat merupakan mitra kerja pemerintah, Dewan Adat Mamta terdiri dari 7 (tujuh) sektor meliputi Kabupaten Jayapura,Kota Jayapura Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi”

"Perjuangan bapak Gubernur yang telah memperjuangan penyelenggaran PON XX Tahun 2020 agar tetap terselenggara di Provinsi Papua, walaupun masih ada keraguan dari pemerintah pusat tentang kesiapan insfrastruktur tetapi bapak Gubernur mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa Papua masih mampu dan yakin bias menyelenggarankan PON XX Tahun 2020,” kata Mathius Awoitau (Bupati Jayapura). (wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20920-gubernur-papua-menghadiri-ibadah-syukur-helay-felesa.html

Penyerahan Dokumen Bukti Dukungan Balon di KPUD Mimika

KOPI-Mimika,  6 Tim sukses  bakal calon perseorangan menyerahkan dokumen bukti dukungan bakal calon perseorangan di kantor KPUD Kab.Mimika  Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika Prov.Papua, selanjutnya diserahkan kepada 18 PPD, untuk dilakukan verifikasi factual, Jumat (3/2).



Proses penyerahan dokumen bukti disaksikan oleh pejabat KPUD Mimika dan Bawaslu Kabupaten Mimika Laurensius Minipko, S.sos serta perwakilan saksi dari tiap-tiap bakal calon, adapun pasangan bakal calon diantaranya, Pasangan Hans Magal /Abdul Muis (HAM), Petrus Yanwarin/Alpius Edowai (Petralite), Pilipus Wakerwa /H Basri (PhilBas), Robertus Waropea/Albert Bolang (RNB) dan Wilhelmus Pigai /Allo Rafla (Musa) serta Maria F. Kotorof/Yustus Wai (Marius).

Pada kesempatan tersebut peyampaian Roni Toisuta (Staf KPUD) mengatakan,”Ucapan terimakasih kepada bapak/Ibu dari tiap-tiap PPD yang telah hadir saat ini dalam rangka penyerahan dokumen bukti dukungan bakal calon perseorangan dari Tim sukses 6 kandidat independent kepada KPU yang selanjutnya akan diserahkan kepada PPD masing-masing Distrik, guna dilakukan verifikasi faktual”

“Dokumen ini harus kami terima kembali pada tanggal 8 s.d 9 Februari 2018 dan harus terdapat stempel KPUD, kami tidak akan menerima dokumen apabila tidak terdapat stempel KPUD,” kata dia.

Tepat pukul 12.56 WIT, Kegiatan Penyerahan dokumen bukti dukungan dari 6 tim sukses bakal calon kepada KPUD selesai, Untuk PPD Distrik Jila, Penyerahan dokumen bukti dukungan dari 6 tim sukses  bakal calon akan diserahkan pada tanggal 4 Februari 2018.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20919-penyerahan-dokumen-bukti-dukungan-balon-di-kpud-mimika.html



Konferensi GMNI di DPD KNPI Papua Barat

KOPI-Manokwari, Sekitar 60 orang peserta mengikuti  Konferensi Daerah Ke-III Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Papua dengan Tema Reforma Agraria dan Implementasinya  di Kantor Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Prov. Papua Barat, Jalan Drs. Essau Sesa Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat, Sabtu (3/2).



Kegiatan Konferensi yang diikuti para pengurus pusat GMNI, perwakilan cabang GMNI, perwakilan pejabat Pemda Manokwari dan perwakilan dari TNI/Polri serta undangan lainnya terlihat berlangsung secara khidmat dan tertib, diawali dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan lagu mars Mahasiswa Indonesia.

Ketua Panitia Lamek Dowansiba mengatakan,”Kegiatan Konferensi Daerah Ke-III Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Papua merupakan pertama kali di Prov. Papua Barat dan merupakan bukti asistensi untuk bangsa dan negara dikaitkan dengan Perjuangan Kemerdekaan NKRI dilandasi dari perjuangan leluhur dimana salah satunya organisasi yang sudah terbentuk yaitu GMNI”

“ Patut kita contohi GMNI merupakan organisasi yang memperjuangkan kemajuan berkeadilan berwujud ketuhanan yang maha Esa, berbangsa dan bernegara guna memberikan yang terbaik untuk Negara ini” kata dia.

Pada kesempatan yang sama Robaytullah Kusuma Jaya (Ketua Umum DPP GMNI) mengatakan,”Saya berterima kasih kepada semua pihak terkait karena GMNI sudah menyelenggaran konferensi Daerah ke III di Tanah Papua, sebagai organisasi perjuangan dan organisasi kader, GMNI mempunyai asas dan doktrin yang menjadi landasan serta penuntun arah perjuangan GMNI. Adapun asas dan doktrin perjuangan GMNI diantaranya Kebangsaan atau Nasionalisme, Kemanusiaan atau Internasionalisme, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

“GMNI harus mempertahankan ajaran ajaran nasionalisme dari bung karno, nanti akan diberikan pembekalan materi kepada peserta GMNI di Tanah Papua untuk dapat memberikan pengaruh positif untuk kemajuan Prov. Papua Barat maupun bernegara dan mengkaji semua pernasalahan di Tanah papua serta menyelesaikan permasalahan nasionalisme yang ada di Tanah papua” kata dia.

Tepat pukul 11.00 WIT pembukaan Konferensi Daerah Ke-III Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Papua oleh Robaytullah Kusuma Jaya (Ketua Umum DPP GMNI) ditandai dengan acara memukul tifa dilanjutkan menyanyikan bersama lagu Tanah Papua.

“Kegiatan Konferensi Daerah Ke-III Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Papua yaitu mencari dan menempatkan pemuda untuk memperoleh ilmu lebih tinggi terkait perjuangan kemajuan kemerdekaan NKRI, kehadiran kita saat ini merupakan perwakilan dari mahasiswa di Tanah papua yang dapat memberikan pandangan berkemajuan yang baik untuk Prov. Papua Barat,” kata Nikotike  (Perwakilan Pemprov. Papua Barat)

Menurutnya kegiatan yang sudah dibuka oleh Ketua Umum DPP GMNI merupakan kegiatan yang sudah sah dan harus terus dilanjutkan oleh GMNI di Tanah Papua karena GMNI mampu memberikan pedoman dan pandangan berkemajuan nasionalisme yang baik.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20917-konferensi-gmni-di-dpd-knpi-papua-barat.html

Jumat, 02 Februari 2018

JUMPA PERS ALIANSI MAHASISWA, PEMUDA DAN RAKYAT PAPUA


KOPI-Waena, Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua melaksanakan kegiatan Jumpa Pers di Primagarden Waena Kelurahan Waena, Distrik Heram terkait dengan dinamika yang berkembang di Indonesia dan Papua khususnya Fenomena Kejadian Luar biasa (KLB) di beberapa daerah di Papua, Jumat (2/2).



Kegiatan Jumpa Pers tersebut dikoordinir oleh Stenly Salamhu Sayuri (Ketua Umum) di dampingi oleh Edowardo Rumatrai (Anggota), Kornelius Mandenas (Koordinator SDM) dan diikuti sekitar 7 orang. Adapun media yang hadir diantaranya, Cepos, Lingkar Papua, Okezone dan Wone.

“Fenomena kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dibeberapa daerah di Papua menyita banyak perhatian, mulai dari pusat hingga daerah, perhatian yang diberikan pun barvariasi, ada yang memberikan parhatian melalui bhakti sosial (penggalangan dana), pernyataan di media sosial hingga media cetak dan elektronik,”ucap Habelino Sawaki (Ketua Ampera Papua).

Ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait fenomena KLB di Papua diantaranya, pemanfaatan fenomana KLB sebagai senjata politik menjelang Pilkada 2018 dan proses pembodohan yang dilakukan oleh oknum dan kelompok tertentu terhadap rakyat Papua.

Dua catatan diatas menjadi alasan utama, kami yang tergabung dalam AMPERA PAPUA segera bergerak cepat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan isu dan terbuai dengan janji manis dari pihak-pihak yang akan memanfaatkan Fenomena KLB untuk kepentingan kelompok dan perorangan menjelang momentum pilkada 2018.

“Masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik terkait persoalan fenomena KLB di Papua, hal tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab kelompok intelektual sabagai penyaringan informasi bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, ada beberapa kelompok intelektual hari ini dibutakan dengan uang dan jabatan bahkan rasionalitas mereka,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan,”Kami yang tergabung dalam AMPERA PAPUA menyatakan sikap, STOP lakukan eksploitasi korban Fenomena KLB sebagai sarana politik menjelang momentum pilkada 2018, STOP lakukan proses pembodohan terhadap rakyat Papua, Segera evaluasi penggunaan dana OTSUS Papua, jika kedapatan adanya penyimpangan, pelakunya harus di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku, hal- hal yang mempunya tugas dan tanggung jawab terkait dengan fenomena yang ada di Papua adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan yang sama  Habelino Sawaki mengatakan,”Pernyataan dari Pastor Jho-jongan itu adalah keliru mereka itu memanfaatkan situasi di Papua, fenomena KLB tidak ada terkait dengan pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) ini sudah pembodohan untuk rakyat terkait pernyataan Pastor Jhon-jongan tersebut, pernyataan Pastor Jhon-jongan harus di perjelas atau di klarifikasi oleh yang bersangkutan karena sudah jelas tidak ada penjajah di Papua” (wawan)

Ratusan Warga Mimika Demo Damai di Polres Mimika

KOPI-Mimika, Ratusan massa melakukan aksi demo damai  di halaman Kantor Pelayanaan Polres Mimika Jln. Cenderawasih Distrik Mimika Baru Kab. Mimika dalam rangka menciptakan kondisi aman dan  damai ditanah Amungsa untuk menyambut Pilkada serentak tahun 2018, aksi demo damai tersebut dikoordinir Perion Janampa (Koordinator Lapangan), Jumat (2/2).




Massa mulai berkumpul di halaman kantor pelayanan Polres Mimika dengan berjalan kaki serta membawa alat peraga spanduk yang bertuliskan Stop-stop jangan memprovokasi masyarakat!, Pegang dan proses aktor-aktor aksi di Makasar, kami datang mengatakan dan menuntut sikap kami untuk menciptakan demokrasi secara transparansi dan tertib, anak negeri harus berkuasa di atas tanahnya sendiri, sukseskan Pilkada Kab. Mimika 2018 secara demokratis bukan di Makassar!!!, Tangkap dan proses aktor aksi di Makassar dan Jakarta tidak memancing situasi kurang kondusif di wilayah demokrasi.

“Kami memprotes keras atas aksi yang dilakukan di Makassar, pihak keamanan segera tangkap dan proses aktor atas aksi tersebut, jangan merusak nama baik semua pejabat yang berada di kota Timika, setiap masalah yang ada di Timika harus diselesaikan juga di Timika, tujuan kami hadir di sini tidak untuk memihak kepada calon siapapun akan tetapi kami di sini karena peduli demokrasi dan perdamaian wilayah Kab. Mimika,”tegas Perion Jenampa (Kordinator Lapangan) 

Pada saat yang sama  AKBP Indra Hermawan S.H, M.H, S.Ik. (Kapolres Mimika) menyampaikan himbuan,”Saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman yang berkumpul saat ini masih peduli dengan pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, demokratis, itu berarti bahwa Tuhan masih peduli dengan Kab. Mimika.

Disini tempat kita hidup, tempat kita untuk mencari makan sudah selayaknya kita menjaga keamanan di wilayah Kabupaten ini jangan kita mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga jangan kita memprovaksi orang lain untuk mengganggu situasi Kamtibmas di wilayah Kab. Mimika.

Pilkada merupakan suatu proses untuk mencari pemimpin yang demokratis. Yang mengikuti Pilkada saat ini merupakan orang-orang yang terpilih untuk memimpin Kabupaten ini. Beragam suku ada di tempat ini, kita harus bersama-sama menjaga pelaksanaan Pilkada agar kedepannnya pemimpin yang terpilih dapat membangun Kabupaten ini menjadi Kabupaten yang maju dan berkembang.

Apabila demo terjadi di Timika Polres Timika yang melayani, begitu pula apabila ada demo di Makasar maka Polres di Makassar lah yang melayani, itu merupakan prosedur aturan yang berlaku sehingga kita yang berada di Timika kita jaga situasi keamanan di wilayah Timika, stop provokasi dan jangan mudah memprovokasi, untuk teman-teman yang hadir ditempat ini jangan mudah terprovokasi. Marilah kita bersama-sama menjaga jalannya Pilkada yang demokratis”

Lebih lanjut Perion Jenampa mengatakan,”Ini tanah berkat mengapa permasalahan di wilayah Kab. Mimika sampai dibawa keluar, itu merupakan tindakan provokasi yang mengadu domba masyarakat yang berada di Timika, kami meminta agar pelaksanaan Pilkada tahun ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan dapat berjalan dengan tertib dan aman, kita ingin agar kita masyarakat Timika

dapat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, karena kita masyarakat Timika tidak akan menjadi tuan di daerah lain, kami berharap kepada bapak-bapak keamanan agar mengusut dan menuntaskan masalah ini, jangan permasalahan di tanah ini mau di bawa hingga keluar Papua. Permasalahan ditempat ini maka kita akan selesaikan juga di tempat ini.
“Kami akan mengawal saudara-saudara pada saat kembali ketempat masing-masing, tetap menjaga faktor keamanan dalam perjalanan pulang nanti, jaga faktor keamanan pada saat kembali ke tempat masing-masing jangan sampai mengganggu pengguna jalan lainnya,”tegas AKBP Indra Hermawan S.H, M.H, S.Ik.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/20915-ratusan-warga-mimika-demo-damai-di-polres-mimika.html

Yahamak : Pelaku Tragedi Nduga Adalah Teroris Papua

KOPI,Timika - Wakil Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Arnold Ronsumbre menyebut tragedi yang menewaskan banyak ko...