Selasa, 31 Juli 2018

Tokoh Adat Papua Tolak NRFPB

KOPI-Abepura, Tokoh adat atas nama Masyarakat adat Papua menolak kegiatan segelintir orang yang melakukan aksi pengumuman Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) melalui selebaran.

Aksi mereka sebelumnya juga disebarkan melalui media sosial untuk mengundang simpati massa.

Ondoafi dan juga Kepala Badan Peradilan Adat Jayapura Boaz Enoch kepada wartawan, Selasa (31/7)
menghimbau kepada masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh aktivitas yang berpotensi mengakibatkan tindakan kriminal semisal NRFB.

"Mari kita bangun Papua ini. Jangan mudah melakukan aktivitas merugikan," 
kata Enoch di Rumah makan Sendok Garpu, Kotaraja,Selasa (31/7)

Menurut dia, aktivitas itu merugikan banyak orang, termasuk anak-anak sekolah. Tanah Papua, katanya, merupakan tanah yang diberkati Tuhan untuk memberi makan pada dunia. Tanah ini juga telah dimerdekakan oleh Tuhan.

"Maka jauhkan hal-hal yang tidak menguntungkan," katanya.

Ia juga meminta oknum yang mengatasnamakan NRFPB tidak melibatkan mahasiswa. Sebab mereka adalah generasi masa depan Papua, untuk membangun negeri ini.

Dirinya bahkan meminta semua pihak untuk merapatkan barisan dan bekerja sama membangun tanah Papua.

Boaz juga meminta kepada TNI-Polri untuk tidak membiarkan oknum-oknum pengacau. 

Bila perlu mengamankan mereka dan menindak sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Di tempat yang sama, Orgenes Kaway, Perwakilan Dewan Adat Suku Sentani mengatakan, kini kita mempersiapkan HUT ke-73 kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu, jangan lagi memecah-belah keutuhan NKRI.

Ia mengatakan, Papua sudah diberikan hak melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus untuk membangun Papua. 

"Kalau mau mendirikan negara sendiri kan mustahil," kata Orgenes.

Soal OPM, katanya, sudah terhenti tahun 1961 setelah integrasi melalui Pepera. Sebagai orang adat, dirinya mengimbau siapa pun agar bekerja sesuai profesinya. Jangan ada lagi kelompok-kelompok untuk memecah-belah persatuan.

"Merdeka kan bicara sejahtera. Saran saya kepada seluruh generasi, sadarlah. Selama kita ada, kita diberi kewenangan untuk bangun tanah Papua ini," katanya.

Kemerdekaan apa yang mereka tuntut? Nyatanya, setiap warga Negara di Papua ini memiliki hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan Papua justru mendapatkan banyak keistimewaan yang patut kita syukuri.

Mungkin yang menjadi persoalan utama bahwa orang Papua sangat minim dalam menggali kemerdekaan sehingga tertinggal dari Saudara yang lain. 

Tanah Papua terhampar luas tapi yang bertani secara modern adalah non Papua, laut kita sangat kaya tapi Nelayannya rata-rata non Papua, Kayu sangat banyak tapi yang jadi tukang kayu non Papua. Jadi yang harus kita lakukan adalah membangun SDM agar mampu menggali dan mengisi kemerdekaan. Bukan berpikir merdeka malah menghambat pembangunan. Katanya.(Aidi-Ranger 96)


http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21499-tokoh-adat-papua-tolak-nrfpb.html

Wilker Skouw Karantina Pertanian Memusnahkan Kulit Buaya Tanpa Dokumen

KOPI-Skouw, Kamarudin Seksi (Pengawasan Pengendalian Informasi Karantina Ikan) memimpin pelaksanaan pemusnahan  komoditi kulit buaya yang di sita oleh anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Para Raider 501/BY pada Kamis (26/7) pada saat akan di bawa dari Jayapura  masuk ke Wilayah PNG tanpadokumen di Lapangan Helipet Kampung Skouw, Distrik Muaratami, Kota Jayapura dihadiri sekitar 20 orang ,Selasa (31/7).


Perbatasan RI-PNG adalah jalur utama yang sering digunakan oleh warga Papua maupun warga PNG untuk kegiatan ekonomi sehingga apabila tanpa pengawasan yang ketat dimungkinkan terjadi tindakan yang berpotensi melanggar aturan hukum.

Penangung jawab Wilker Skouw Karantina Pertanian Rahmad yang berada di Skouw Distrik Muaratami ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Selasa mengatakan sangat mengapresiasi atas kinerja para anggota TNI-Polri yang berada di Wilayah Perbatasan khususnya di Kampung Skouw ini, atas kerja samanya dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku.

“Pada hari ini berdasarkan kesepakatan bersama komoditi kulit buaya tanpa dokumen yang telah di sita tersebut akan dimusnakan sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hukum,”katanya.

Menurut dia pemusnahan komoditi kulit buaya sebanyak 2 Lembar  dengan cara di bakar tersebut disaksikan secara langsung oleh seluruh Instansi yang berada di PLBN Skouw.(wawan)



http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21498-wilker-skouw-karantina-pertanian-memusnahan-kulit-buaya-tanpa-dokumen.html

Kunjungan Kerja Staf Kedubes Belanda Di Kabupaten Keerom


KOPI-Keerom, Staf Kedutaan Besar Belanda yakni Ms. Brechtje klandermans (Deputy Head Political Affairs ) dan Mr. Piter Kren (Projects Manajer IOM/Internasional Organisation for Migrasi melaksanakan kunjungan kerja di Pemda Kab. Keerom Jl. Trans Irian, Arso Kota, Distrik Arso, Kab. Keerom dalam rangka sosialisasi Program Manager IOM Indonesia dengan tema "Dukungan Keberlangsungan Pemolisian Masyarakat" perwujudan kerjasama Polri-IOM- Pemda Kab. Keerom serta dialog Pilot proyek pilar Polmas dan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) , Selasa (31/7).

Kegiatan kunjungan kerja ini memang sudah menjadi agenda kerja Staf Kedubes Belanda sebagai kehormatan bagi Kab. Keerom untuk menjadi contoh wilayah pembangunan, terutama para FPKM yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Polres Keerom.

Kapolres Keerom AKBP Muji Windi Harto yang berada di Keerom saat dikonfirmasi dari Jayapura, Selasa mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah digagas oleh IOM serta pelaksanaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dilapangan selama ini.

“Program IOM ini sebenarnya bukan ide dari Staf Kedubes Belanda namun murni program Polri, Pemda dan semua lapisan masyarakat dimana fokusnya adalah membangun komunitas dan kemitraan,”katanya.

Menurut dia keberhasilan Pemda tidak akan pernah lepas dari dukungan masyarakat Keerom, karena jika masyarakat turut berpartisipasi maka pekerjaan akan baik, namun tanpa adanya komunikasi yang baik maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik  sehingga akan sangat masuk akal bila antara aparat keamanan, Pemda dan masyarakat harus berjalan secara bersama-sama.

“Tujuan dibentuknya FKPM itu untuk mempererat hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat, tidak ada lagi jarak antara Polisi dan masyarakat, karena terbentuknya FKPM sebagai wujud kerjasama dan saling membantu guna menghadapi masalah-masalah keamanan dan sosial,”katanya.

AKBP Muji mengatakan Staf kedubes dari Belanda datang karena ingin mendengarkan apa saja keluhan dan permasalahan yang akan disampaikan oleh warga di lingkungannya masing-masing sehingga mempunyai pandangan dan langkah apa yang harus dilakukan kedepan.

“Staf Kedubes Belanda sangat mengapresiasi FKPM di tiap-tiap Kampung dan tentunya keterlibatan perempuan menjadi kunci terpenting terhadap kenakalan remaja, apabila ada kesempatan mereka akan kembali kesini dan mengharapkan akan lebih banyak perempuan yang hadir serta bisa menceritakan masalah-masalah perempuan ke Masyarakat banyak,”katanya.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/internasional/21497-kunjungan-kerja-staf-kedubes-belanda-di-kabupaten-keerom.html

Senin, 23 Juli 2018

Jumpa Pers Perwakilan Kepala Suku 5 Wilayah Adat Papua


KOPI-Abepura, Perwakilan Kepala Suku 5 Wilayah Adat yang dipimpin oleh Kepala Suku Besar Lapago Provinsi Papua Paus Kogoya, S.IP melaksanakan kegiatan Jumpa Pers terkait permintaan segera dilantik atas terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Lukas Enembe dan Klemen Tinal di Ruang Loby Hotel Gamalama Distrik Abepura dihadiri 3 orang media yakni Cepos, Wone, dan Wartaplus, Senin (23/7).

Pernyataan sikap kepala suku 5 wilayah Adat di tanah Papua adalah dalam Rangka permintaan waktu pelantikan Gubernur Terpilih Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM.

Kepala Suku Besar Lapago Provinsi Papua Paus Kogoya, S.IP yang berada di Abepura saat dikonfirmasi dari Angkasa, Senin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan antisipasi masyarakat adat serta para stakeholders yang menginginkan Papua dalam kondisi yang aman dan.kondusif.

“Kami meminta agar segera dilakukan pelantikan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 terpilih secara bermartabat oleh Presiden RI dan meminta pihak yang kalah agar menerima secara legowo dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan maupun keresahan di masyarakat,”katanya.

Menurut dia permintaan tersebut mengingat kondisi stabilitas masyarakat adat dan stabilitas keamanan paska Pemilukada Pilgub segera melakukan dan menjadwalkan pelantikan putra bangsa terbaik anak Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

“Dikarenakan ini merupakan bagian dari melindungi mengayomi masyarakat adat di tanah Papua karena rakyat Papua secara spontan tidak dipaksa baik di gunung di pantai di lembah dan rawa, di hutan datang sendiri memilih dengan hati yang ikhlas,”ujarnya.

Paus Kogoya mengatakan untuk memilih pemimpin secara one man food atau bentuk noken masyarakat adat telah menentukan pilihannya pada Pemilukada Pilgub dan Pilbub dengan benar
.
“Bahkan jangan sampai menodai ketulusan hati mereka dan seluruh hak suara yang memenangkan secara mutlak Lukmen keamanannya juga menjadi tugas pokok 5 kepala  suku wilayah adat di Tanah Papua,”katanya.(wawan)


http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21474-jumpa-pers-perwakilan-kepala-suku-5-wilayah-adat-papua.html

Rabu, 18 Juli 2018

Satgas Pamtas Yonif 320/BP Membantu Pembuatan Pengairan Dengan Sistem Pipa

KOPI-Nanga Bayan, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 320/BP membantu pembuatan saluran utama pipa air ke lingkungan masyarakat Desa Nanga Bayan, Rabu (18/7).





Komandan Satgas Pamtas Yonif 320/BP Letkol Inf Imam Wicaksana ketika dihubungi dari Jakarta mengatakan kini warga masyarakat Desa Nanga Bayan sudah dapat menikmati air bersih untuk kegiatan sehari-hari.

“Pos Nanga Bayan Yonif 320/BP yang dipimpin Lettu Inf Kanthir melaksanakan pembuatan saluran utama pipa air ke lingkungan masyarakat Desa Nanga Bayan karena  selama ini masyarakat mengambil air langsung dari sungai tanpa sistem pipa,”katanya.

Menurut dia, selain menjaga perbatasan Negara RI-Malaysia, Pos Nanga Bayan Yonif 320/BP di desa Nanga Bayan juga membantu kesulitan warga masyarakat dengan membantu membuatkan sistem pengairan menggunakan pipa.



“Gagasan berupa sistem pengairan menggunakan pipa ini diprakarsai oleh Komandan Pos Pamtas Lettu Inf Kanthir,”katanya lagi.

Sebelum gagasannya disampaikan kepada warga Desa Nanga Bayan,kata dia, ide itu telah mendapat persetujuan dari pimpinan.

“Beberapa waktu yang lalu saya menerima laporan dari Danpos Desa Nanga Bayan bahwa masyarakat desa apabila mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari harus bersusah payah berjalan jauh ke sumber air sehingga Danpos merencanakan pembuatan sistem pengairan menggunakan pipa,”katanya.

Secara terpisah Danpos Desa Nanga Bayan Lettu Inf Kanthir melalui pesan singkat mengaku merasa sudah menjadi bagian dari warga desa, sehingga muncul ide atau gagasan tersebut.

“Saya merasa kasihan dengan warga masyarakat  Desa Nanga Bayan terutama ibu-ibu dan anak-anak yang harus bersusah payah mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari.Lalu saya laporkan kepada atasan bahwa kami ingin membantu membuatkan pengairan dengan sistem pipa. Saya bersyukur disetujui dan mulai hari ini air sudah dapat mengalir ke rumah-rumah warga desa,”katanya.

Kini sekitar 50 warga desa Nanga Bayan sudah dapat menikmati air untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.(wawan)

http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21463-satgas-pamtas-yonif-320bp-membantu-pembuatan-pengairan-dengan-sistem-pipa.html

Rabu, 11 Juli 2018

Bupati Fakfak Melepas Peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi

KOPI-Fakfak, Bupati Fakfak Drs Muhammad Uswanas  MSi menghadiri acara pelepasan peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang akan mengikuti Pesparawi Nasional XII Tahun 2018 di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Gedung Winder Tuare (Rumah Negara) Jln. DI Panjaitan Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (11/7).
Peserta paduan suara kontingen Kab.Fakfak menyanyikan lagu  " i will folow me " Request Bupati Fakfak
(Dok Foto:Istimewa/PPWI)

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat  Nasional ke XII Tahun 2018 di Kota Pontianak Kalimantan Barat merupakan agenda tahunan yang pelaksanannya dimulai tanggal 29 Juli 2018 sd 4 Agustus 2018.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Fakfak Ali Hindom, S.Pd yang berada di tempat acara saat dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, menjelaskan bahwa panitia Pengurus hari hari Besar Kristen (PHBK) telah melaksanakan persiapan persiapan untuk mengikuti Pesparawi ini. 

“Ucapan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan dukungan dan berkenan untuk melepas keberangkatan Pesparawi Kab. Fakfak yang akan berangkat tanggal 24 Juli 2018 dengan menyelesaikan persiapan yang ada,”katanya.
Peserta paduan suara kontingen Kab.Fakfak foto bersama dengan Bupati Fakfak Drs Muhammad Uswanas  MSi
(Dok Foto:Istimewa/PPWI)

Menurut dia Bupati Fakfak berpesan agar menjaga persamaan selama di sana, jangan ada masalah sehingga tidak memberikan hasil yang Optimal. 

“Dalam pelaksanaan Pesparawi tingkat Nasional ke XII Tahun 2018 Kab. Fakfak mewakili Papua Barat, tunjukan yang terbaik, bawa nama baik Papua Barat khususnya kabupaten fakfak dan  Selamat Berlomba,”katanya.

Ali Hindom mengatakan saat pelaksanaan lomba Pespawari diharapkan dapat menyanyikan lagu rohani yang baik, dengan olah vocal membahana dalam nurani, sehingga memberikan hikmat.(wawan)


http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21448-bupati-fakfak-melepas-peserta-pesta-paduan-suara-gerejawi.html

Minggu, 08 Juli 2018

Eggy Sudjana Siap Bela Wartawan yang Dikriminalisasi


Jakarta, Ketua Dewan Etik DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Dr. Eggy Sudjana SH, siap memberikan pembelaan kepada wartawan yang dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers.


"Tulis itu Fer, Abang siap jadi pembela mereka," tegas Eggy Sudjana kepada Koordinator Lapangan aksi gruduk Dewan Pers, Feri Rusdiono, lewat WhatsApp selularnya, Sabtu, 7 Juli 2018.

Eggy terkaget-kaget mendengar report ada ratusan jurnalis yang bermasalah gara-gara pemberitaan. Apalagi klimak dari kriminalisasi ini seorang wartawan Sinar Pagi Baru meregang nyawa di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. 

"Itu tidak bisa dibiarkan, seperti kasus Udin Bernas Yogya," tandasnya dengan suara tinggi. 

Menurut Eggy, maraknya kasus kriminalisasi itu menunjukkan ada aroma yang tidak beres terhadap pengelolaan profesi jurnalis di Tanah Air. "Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau tidak, bakal jadi preseden buruk," jelas Eggy, pengacara kondang yang membela kriminalisasi terhadap ulama.

Padahal, menurut Eggy, sebagai profesi wartawan punya aturan khusus, yaitu UU NO 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Di UU itu aturannya sangat jelas. Selain punya hak tolak, wartawan juga dalam menyelesaikan konflik berita dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Lagipula ada Dewan Pers yang melindungi wartawan saat menjalankan profesinya.

"Artinya, benar atau salah, ditentukan oleh Dewan Pers, bukan polisi," ujarnya, seraya menyebut peran Dewan Pers tak jauh beda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menyebut, Dewan Pers harus mencontoh IDI yang kuat melindungi anggotanya dari tuduhan malpraktek masyarakat.

Bahkan, dengan dana miliaran rupiah dari APBN, Dewan Pers dapat "berpesta" dalam memberikan pendampingan kepada wartawan yang terjerat masalah. Apalagi UU Pers sifatnya lexs specialis.

"Jadi selesai persoalannya dengan menggunakan hak jawab bagi yang dirugikan. Kan hak jawab itu sama saja dengan uji informasi," jelasnya, menyebut Dewan Pers tak punya goodwill kuat melindungi wartawan. 

"Ini patut dicurigai.  Kok pendekatannya UU ITE, bukan UU Pers? Jadi tak salah bila ada usulan agar Dewan Pers perlu diaudit kinerjanya agar transparan," ujarnya mengakhiri. (FER/Red)

Satgas Pamtas Yonif 320/BP Bantu Masyarakat Membuat Rakit Penyebrangan Sungai


KOPI-Kalbar, Satgas Pamtas Yonif 320/BP melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial dengan membantu warga kampung Sei Kelik membuatkan rakit sebagai alat transportasi penyebrangan sungai yang digunakan masyarakat dalam aktifitas sehari – hari, Minggu (8/7).
Dua orang prajurit Yonif 320/BP sedang merangkai rakit penyeberangan sungai
(Dok foto: Istimewa/Yonif 320/BP-PPWI)

Komandan Satgas Pamtas Yonif 320/BP Letkol Inf Imam Wicaksana ketika dihubungi dari Jakarta mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari bakti TNI di Perbatasan RI-Malaysia sebagai bentuk kepedulian prajurit dalam membantu masyarakat di kampung-kampung.

“Jadi, saya perintahkan Danpos Sei Kelik Letda Inf Citra beserta 5 orang anggota untuk melaksanakan pembuatan rakit di bantu masyarakat sungai kelik,”ujarnya.
Seorang prajurit Yonif 320/BP sedang menggergaji pasak kayu kerangka rakit penyeberangan sungai
(Dok foto: Istimewa/Yonif 320/BP-PPWI)

Dalam kegiatan bakti TNI yang dilaksanakan oleh Prajurit Satgas Pamtas Yonif 320/BP di daerah perbatasan, kata dia, bertujuan untuk membantu kesulitan dan memudahkan masyarakat beraktifitas sehari-hari.

“Selama ini masyarakat menyebrang sungai menggunakan sampan yang hanya bisa memuat 2 orang saja sekali lewat tapi dengan adanya rakit yang dibuat oleh prajurit Yonif 320/BP, sekali menyebrang maksimal bisa mengangkut 15 orang,”katanya.

Ia menambahkan dalam kegiatan bakti TNI itu, prajurit harus tetap memegang teguh sikap territorial yaitu senyum, sapa, salam dan tidak sombong.

“Pembuatan rakit oleh prajurit Satgas Pamtas Yonif 320/BP khususnya di pos Sei Kelik termasuk dalam salah satu contoh yang terkandung dalam tugas pokok TNI AD diantaranya pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah darat dan mewujudkan, ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI-Rakyat,”kata Imam.
Beberapa warga dan  prajurit Yonif 320/BP sedang uji coba rakit penyeberangan sungai
(Dok foto: Istimewa/Yonif 320/BP-PPWI)

Sementara itu, Yusuf,  Kepala Desa Sei Kelik salah satu tokoh masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada prajurit Satgas Pamtas Yonif 320/BP, karena telah membantu masyarakat kampung Sei Kelik, membuatkan rakit penyebrangan sungai.

“Terima kasih kepada prajurit TNI, yang turut peduli dalam pembuatan rakit karena salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat adalah berladang dimana jalan menuju ladang harus melewati sungai sehingga masyarakat sangat terbantu sekali,”katanya.(wawan)


http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21436-satgas-pamtas-yonif-320bp-bantu-masyarakat-membuat-rakit-penyebrangan-sungai.html



Sabtu, 07 Juli 2018

Petugas Keamanan Bandara Sentani Berhasil Mengamankan Puluhan Satwa Burung Yang Dilindungi

KOPI-Jayapura, Satuan tugas pengamanan Bandara Sentani yang terdiri dari gabungan BKO TNI AU,  Polri, Avsec dan KSDA berhasil mengamankan puluhan satwa berbagai jenis burung yang dilindungi di keberangkatan domestik dan apron, Bandara Sentani Kab. Jayapura, Sabtu (7/7).


Puluhan satwa berbagai jenis burung yang dilindungi tersebut didapat dari hasil sweeping terhadap rombongan BKO Brimob Sumatera Selatan yang telah selesai melaksanakan Tugas BKO di Wilayah hukum Polda Papua dengan  menggunakan charter flight Lion Air JT-3795 rute Jayapura – Palembang.

Dansatpom Mayor Pom Iwan Suebu yang berada di lokasi ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Sabtu mengungkapkan bahwa benar telah ditemukan di Cabin Pesawat carter flight lion  Air, anggota Brimob Sumatera Selatan membawa satwa burung tanpa dokumen.

“Perwakilan Posko Avsec sudah memperingatkan kepada Iptu Asrial S.H selaku Danki dan tertua rombongan untuk melengkapi dokumen karantina, tetapi anggota tidak menghiraukan,”katanya.

Menurut dia perwakilan Posko Avsec telah berkoordinasi dengan Capten Pilot Lion Air dan Crew serta ground handling untuk melakukan sweeping didalam Cabin pesawat  berhasil menemukan total 47 Ekor burung.

“Barang bukti yang didapatkan yakni 17 ekor burung Kakak tua jambul kuning dan  30 ekor burung nuri langsung diserahkan ke Posko Avsec untuk selanjutnya di serah terimakan ke Karantina Hewan,”ujarnya.

Iwan Suebu mengatakan pada saat sweeping ada salah satu  anggota Brimob yang tidak terima dan langsung mematahkan leher burung Nuri yang dibawa sebagai wujud ungkapan kekecewaan karena dilarang membawa pulang satwa burung yang dilindungi. (wawan)


http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21433-petugas-keamanan-bandara-sentani-berhasil-mengamankan-puluhan-satwa-burung-yang-dilindungi.html

Yahamak : Pelaku Tragedi Nduga Adalah Teroris Papua

KOPI,Timika - Wakil Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Arnold Ronsumbre menyebut tragedi yang menewaskan banyak ko...