Sepak Terjang Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Sudah Lampaui Batas

KOPI,Lanny Jaya – Kepala Distrik Balingga Indies Wenda angkat bicara terkait situasi Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya.

Kepala Distrik Balingga Indies Wenda

Distrik Balingga sendiri telah diidentifikasi sebagai daerah yang dekat dengan lokasi persembunyian KKB pimpinan Purom Okiman Wenda

“KKB Purom Wenda ini sudah beberapa kali diusir oleh masyarakat Balingga keluar dari Balingga, tapi Purom dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu mengancam dengan senjata yang mereka miliki,”ujar Indies

Menurut Dia, bahkan tidak segan-segan masyarakat Balingga diancam dengan tembakan didekat telinga dan kaki

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Christian Sohilait turut memberikan info juga tentang anak perempuan mereka diganggu, alat berat mereka dibakar, bahkan dana desa di kampung-kampung masyarakat juga dirampas oleh KKB. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Christian Sohilait

Sepak terjang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, dinilai sudah sangat melampaui batas. Para anggota KKB itu tak hanya merampok harta benda milik warga, tapi juga membakar rumah dan fasilitas kampung, serta menganggu anak-anak perempuan di kampung-kampung yang ada.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Christian Sohilait, Rabu (14/11) di Lanny Jaya.

Disebutkan, nasib tragis akibat perlakukan anggota KKB, dialami masyarakat di Distrik Balingga, Lanny Jaya. Warga yang hidup serba berkekurangan dan jauh dari jangkauan pelayanan pemerintahan itu, kata Christian, selama lebih kurang 10 tahun terakhir ini, telah menjadi mangsa KKB di Papua.

Tak terhitung ternak babi mereka yang dirampas oleh KKB, anak perempuan mereka diganggu, alat berat mereka dibakar, bahkan dana desa di kampung-kampung masyarkat juga dirampas KKB, ungkap Christian.

Christian mengatakan, warga tak berani melapor tindakan kejam para anggota KKB karena takut akan keselamatan jiwa mereka. Ditambah lagi akses jalan yang cukup sulit menuju kampung-kampung masyarakat, sehingga aparat kemanan tidak mudah masuk ke perkampungan dan melakukan penegakan hukum.

Distrik Balingga sendiri telah diidentifikasi sebagai daerah yang dekat dengan lokasi persembunyian KKB pimpinan Purom Okiman Wenda. Menurut Christian, Pemkab Lanny Jaya bersama aparat kepolisian Papua sudah mengecek langsung keadaan masyarakat korban serta memberikan bantuan kesehatan.

Kami bertemu dengan para tokoh masyarakat dan mendengar keluh kesah mereka, yang sangat mengharapkan kehadiran aparat keamanan di Distrik Balingga agar terjalin kerja sama yang baik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga, kata Christian.

Terkait itu, Pemkab Lanny Jaya bersama pihak Polda Papua sudah mempersiapkan langkah kongkret untuk upaya penegakan hukum kepada KKB pimpinan Purom Wenda dapat diselesaikan secara tuntas.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Lanny Jaya, Yele Wenda, menyatakan menolak tegas keberadaan Purom Okiman Wenda, dan sangat menyesalkan tindak kejahatan yang telah sehingga membuat hidup masyarakat tidak aman di Lanny Jaya.

Perilaki Purom telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Purom telah membunuh masyarakat sipil. Kami menjadi korban dari ulah Purom Wenda ini. Kami menolak sikap orang-orang di luar Lany Jaya yang tidak tahu apa-apa tentang kondisi di Lanny Jaya, tapi telah menyebarkan berita-berita tipu-tipu (bohong) sehingga memprovokasi keadaan tegas Yele Wenda, dalam pertemuan lintas tokoh masyarakat Lany Jaya, di Tiom, Ibu Kota Lanny Jaya, Selasa (13/11) lalu.

Pada kesempatan itu,Ketua Jemaat Gereja Baptis Wilayah Tiom, Pdt Yusuf Kogoya juga mengatakan, masyarakat daerah itu sangat ingin hidup aman dan tentram, serta menikmati pembangunan tanpa ada gangguan dari KKB.

Saya serta rekan rekan seluruh masyarakat di Lanny Jaya meminta agar pihak kepolisian dan TNI segera melakukan tindakan tegas terhadap Purom Wenda dan anak buahnya karena meraka itu iblis suka membunuh dan telah melanggar perintah agama Kristen terutama pada 10 hukum Tuhan,tegasnya.

Polda Papua sendiri telah membangun pos pengamanan sementara di Distrik Balingga, pascainsiden penembakan oleh KKB di wilayah itu pada 2 November lalu.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menyatakan, pos keamanan tersebut masih sebagai pos sementara. Kebetulan ada rumah yang sudah tak ditempati sehingga jadikan pos pengamanan sementara, dan ditempatkan personel TNI/Polri, katanya.

Diakui Sormin, Pemkab Lanny Jaya juga telah mengungsikan para tenaga guru yang berasal dari luar Papua. Karena dikhawatirkan menjadi sasaran kebrutalan kelompok KKB seperti yang terjadi di Mapenduma, Kabupaten Nduga, belum lama ini.

Dan pada tanggal 15 menghimbau kepada warga sipil orang non papua yang ada diwilayah Lannijaya segerah pulang, karena Purom dan pasukannya akan tetap perang maka demi keselamatan warga sipil maka segerah kosongkan wilayah Lanijaya. Kami tidak mau menyerah sebelum Papua Merdeka, kita berjuang untuk Papua Merdeka.(wawan)


https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21711-sepak-terjang-kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-sudah-lampaui-batas.html

Kejanggalan Eksistensi dan Keabsahan Anggota Dewan Pers

HITAM MANIS, Jakarta - Eksistensi lembaga Dewan Pers yang terus menuai kontroversi di kalangan insan pers tanah air kini semakin terlihat jelas kejanggalanya ketika proses penjaringan calon anggota Dewan Pers baru-baru ini mengundang protes keras dari Ibnu Mazjah salah seorang calon anggota Dewan Pers bergelar doktor ilmu hukum karena dianggap cacat administrasi. Di samping itu keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke presiden, sampai pada penetapan Anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ternyata dinilai cacat hukum, Jumat (16/11).

Praktisi hukum Dolfie Rompas, SH, MH secara tegas menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers. 

"Lebih tegas lagi, UU Pers tidak mengatur pihak mana yang berhak atau bertanggung-jawab dalam mengajukan nama-nama calon anggota Dewan Pers ke Presiden Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian keabsahan legalitas SK pengangkatan anggota Dewan Pers melalui suatu Surat Keputusan Presiden dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas,"katanya.

Secara lengkap, peraturan yang menjadi dasar pembentukan lembaga Dewan Pers sebagaimana tertuang dalam Undan-Undang Nomor 40 tahun 1999, pada Bab V tentang Dewan Pers, Pasal 15 adalah sebagai berikut:

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat

atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di

bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

f. mendata perusahaan pers;

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang

dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

a. organisasi pers;

b. perusahaan pers;

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berhubung UU Nomor 40 tahun 1999 ini tidak memiliki turunan peraturan teknis pelaksanaannya, maka persoalan pembentukan lembaga Dewan Pers dan mekanisme penjaringan dan/atau penetapan anggota lembaga tersebut sangat penting untuk diluruskan, diperbaiki, dan disempurnakan. Berdasarkan pasal 15 UU Pers tersebut sangat tidak jelas pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan tugas menjaring dan memilih anggota Dewan Pers. Setiap orang dapat saja melakukan klaim sebagai pihak yang berhak melakukan penjaringan dan pemilihan anggota Dewan Pers dan mengajukannya kepada Presiden RI untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers (ayat 5). Atas dasar pertimbangan itu legitimasi hukum anggota Dewan Pers patut dipertanyakan.

Konsekwensi logisnya, kebijakan dan pelaksanaan tugas Dewan Pers serta penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Pers melalui pos Kementrian Komunikasi dan Informasi selama ini dapat dipandang sebagai suatu tindakan penyelewengan anggaran negara yang wajib dimintai pertanggungjawabannya dari pihak-pihak yang menggunakan anggaran tersebut.

Dari seluruh uraian singkat di atas, Sekretariat Bersama Pers Indonesia yang dideklarasikan oleh 9 (Sembilan) organisasi pers nasional, yakni:

- Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI);

- Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);

- Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI);

- Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI);

- Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII);

- Persatuan Wartawan Online Indonesia (PWOIN);

- Ikatan Media Online (IMO, sudah tidak aktif);

- Jaringan Media Nasional (JMN, sudah tidak aktif); dan

- Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI),

pada tanggal 11 Juli 2018, dengan Akte Notaris Sekber Pers Indonesia No. 234 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh H. Harjono Moekiran, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Menkumham RI Nomor AHU-0009406.AH.01.07 tahun 2018, dengan ini menyampaikan sikap, sebagai berikut:

1. Menilai keberadaan kepengurusan Dewan Pers selama ini cacat hukum, dan dapat dikategorikan illegal, karena proses pemilihan anggota lembaga tersebut tidak jelas atau belum diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maupun peraturan lainnya.

2. Menolak keberadaan kepengurusan Dewan Pers yang ada saat ini dan calon kepengurusan berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Dewan Pers karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

3. Menolak penggunaan anggaran negara (APBN) oleh kepengurusan lembaga Dewan Pers selama ini dan yang akan datang sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit, pemeriksaan keuangan, dan tindakan lanjutan yang diperlukan terhadap kepengurusan Dewan Pers selama ini, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan melalui APBN.

5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan kepengurusan lembaga Dewan Pers periode 2016-2019, dan tidak mengeluarkan Penetapan Kepengurusan Dewan Pers yang baru sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

6. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk sesegera mungkin melakukan revisi, perbaikan, dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, baik melalui Amandemen UU maupun pembuatan UU Pers yang baru.

SEKBER PERS INDONESIA

Ketua,

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA

Sekretaris,

Heince Mandagie

Kuasa Hukum,

Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH

Untuk konfirmasi, dapat menghubungi:

1. Wilson Lalengke (081371549165)

2. Heince Mandagie (081340553444)

3. Dolfie Rompas (081319637555)

Keluarga Besar Theys Hiyo Eluay Gelar Deklarasi Indonesia Damai

KOPI, Jayapura - Sekitar 50 orang mengikuti acara Deklarasi Damai Keluarga Besar Theys Hiyo Eluay dalam rangka peringatan 17 tahun wafatnya Theys Hiyo Eluay  bertempat di Pendopo Alm. Theys Hiyo Eluay Jl. Bestur Pos Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu (10/11).

Deklarasi Damai tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan muncul melalui perenungan yang sudah lama direncanakan, bahwa semua orang diciptakan untuk membangun cinta kasih dan hidup dalam kedamaian hal itu dicontohkan oleh Yesus Kristus kepada orang yang menyalipnya dan keluarga besar Theys Hiyo Eluay  percaya bahwa kematian orangtuanya ditujukan untuk menghapus jeritan serta air mata masyarakat Papua.

Acara yang berlangsung kurang lebih  sejam tersebut diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembacaan biografi Alm. Theys Eluay ,penandatangan deklarasi damai dan pengusulan gelar sebagai pahlawan nasional disaksikan oleh Pejabat Militer dan Sipil serta tokoh masyarakat adat.

Danramil 1701-01 Sentani Mayor Inf John F. Dahar di sela-sela kegiatan berharap pesan damai yang dibacakan dalam deklarasi tersebut bisa diteruskan kepada seluruh warga masyarakat khususnya OAP baik yang tinggal di pegunungan maupun di pesisir pantai.

“Harapannya setelah deklarasi ini, pesan yang diucapkan dan ditandatangani bersama tersebut sampai ke seluruh warga masyarakat khususnya OAP baik yang berada di bumi Papua maupun yang berda di luar Pulau Papua,”katanya. 

Mengenai status Papua merupakan bagian dari NKRI, Bang John sapaan akrab  Mayor Inf John F. Dahar dikatakan bahwa Papua memiliki kekayaan yang luar biasa, perlu dilindungi dan dilestarikan untuk itu perlu merapatkan barisan di dalam wadah kedamaian, bersama Tuhan Yesus maka semuanya akan selamat.

“Kematian Alm. Theys Eluay adalah rencana Allah, bagaimanapun juga harus diterima dengan lapang dada, lebih baik duduk bersama rapatkan barisan bersatu padu menyingkirkan kekacauan di tanah ini, karena para Ondofolo pembuat deklarasi Damai menyatakan bahwa Di Dada mereka adalah Merah Putih,”sambungnya.

Ketika disinggung soal pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, Bang John menjelaskan bahwa itu sudah ditindaklanjuti oleh Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Ibu Lili Chodidjah Wahid yang berencana mengangkat Alm. Theys Eluai sebagai Pahlawan Nasional dan jika disetujui oleh Pemerintah pusat maka akan menjadi Pahlawan Nasional ke-5 dari Papua.

“Kami percaya almarhurm Ondofolo Theys Eluay adalah pejuang kemanusiaan, penjaga adat tradisi leluhur, memperjuangkan Papua agar semakin sejahtera dalam semangat persaudaraan dan cinta kasih serta almarhum adalah salah satu tokoh yang memperjuangakan Papua dalam bingkai NKRI pada saat proses PEPERA tahun 1969, sehingga sudah sepantasnya diusulkan gelar pahlawan nasional,”katanya.(wawan)


https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21704-keluarga-besar-theys-hiyo-eluay-gelar-deklarasi-indonesia-damai.html

Warga Pemalang Disatroni Sekuriti Vendor ATM, Ketum PPWI: Bank Mesti Hati-hati Memilih Vendor

KOPI,Pemalang - Seorang warga di Pemalang, Jawa Tengah, Ratna Dewi (19), mengalami hal buruk beberapa waktu lalu. Pasalnya, pada 27 Oktober lalu, Ratna tiba-tiba didatangi tamu tak diundang, seorang yang mengaku sekuriti dari sebuah perusahaan penyedia jasa (vendor) keuangan, PT. Bringing Gigantara, dengan maksud melakukan penagihan terhadap uang yang diduga kelebihan penarikan uang dari ATM BRI.

Ratna yang saat itu bersama ibunya di rumah, kaget setengah mati, didatangi orang berseragam sekuriti, sementara mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun terhadap ATM BRI yang dituduhkan. Akibat kejadian yang sangat tidak menyenangkan itu, Ratna menyampaikan keluhannya ke PPWI Nasional melalui jalur pesan WhatsApp ke No. 081371549165. Laporan yang disampaikan lulusan SMK PGRI 2 Taman Pemalang itu lengkap dengan bukti Surat Tugas melakukan penagihan atas nama Kadek Budi Yasa dari perusahaan vendor ATM BRI, PT. Bringing Gigantara dimaksud.

Menurut Ratna yang disampaikan melalui wawancara telepon, ia menuturkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 19.11 wib, dirinya diminta ibunya, Rustiningsih, mengambil uang dari ATM ibunya, di mesin ATM BRI terdekat. Karena saldo di ATM hanya tersisa sekitar 1 juta lebih 40-an ribu, maka Ratna mengambil uang sejumlah Rp. 950.000,- di mesin ATM bertuliskan nominal Rp. 50.000,-

Ternyata, uang keluar dari mesin ATM BRI Unit Taman Pemalang itu, bernominal Rp. 100.000,- sejumlah 10 lembar. Artinya total uang yang ditarik adalah 1 juta rupiah. Dari transaksi yang ganjil tersebut, Ratna kemudian menghitung jumlah uang yang diterimanya, selagi yang bersangkutan berada di depan mesin ATM. Setiba di rumah, Ratna langsung menyerahkan seluruh uang tersebut kepada ibunya.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Oktober, sekira pukul 11.30 siang, seseorang yang mengaku bernama Iwan mendatangi alamat Ratna, dan bertanya, "Benarkah ini rumah Rustiningsih? Saya dari vendor, anaknya kelebihan ambil uang di ATM." Setelah itu, yang bersangkutan pamit dan langsung pergi.

Dua hari kemudian, yakni Sabtu, 27 Oktober, seorang yang tak diundang lainnya bernama Kadek, mendatangi rumah Ratna sekira pukul 10.00 pagi. Yang bersangkutan memperkenalkan diri dan memberikan surat tugas kepada Ratna yang didampingi ibunya, Rustiningsih. Kadek juga memperlihatkan rekanman CCTV yang merekam seseorang yang diduga sebagai Ratna menghitung uang, yang jumlahnya 18 lembar nominal 100.000, yang artinya total berjumlah 1,8 juta rupiah.

Kadek selanjutnya meminta dikembalikan uangnya, sebesar Rp. 900.000,- “Jika belum ada uangnya, saya akan membantu meminjamkan (ditalangin - red), kalau sudah ada uang nanti dikembalikan kepada saya,” kata Kadek ketika melihat Rustingsih dan Ratna bersihkeras bahwa uang yang terambil dari ATM BRI hanya 1 juta, 10 lembar uang nominal 100.000,- rupiah.

Rustiningsih menolak. Ia beralasan, karena dia merasa tidak punya utang, dirinya dan anaknya tidak mengambil uang lebih di ATM sebagaimana dituduhkan. Hanya 1 juta rupiah saja, tidak lebih. “Saya akan melakukan klarifikasi ke Bank BRI untuk memastikan hal ini,” tegas Rustiningsih.

Kadek mempersilahkan Rustiningsih mengkonfirmasi ke pihak Bank BRI, dengan mengeluarkan pernyataan, "Silahkan konfirmasi ke Bank-nya, tapi kalau nanti terbukti, itu seperti menjilat ludah sendiri."

Akhirnya, karena ketakuatan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Ratna berinisiatif menyampaikan bahwa, karena uangnya 10 lembar 100.000, berarti ada kelebihan 50.000. "Ini saya berikan uang 100 ribu. Dalam uang ini, uangnya mama saya ada 50 ribu, uang ATM 50.000,- lagi," ujar Ratna.

Kadek menerima uang 100.000,- itu seraya berkata bahwa uangnya akan dimasukan datanya dahulu, nanti sisanya yang 800 ribu lagi diberi tempo kepada keduanya untuk pelunasannya.

Selanjutnya, Ratna bersama ibunya mendatangi pihak Bank BRI KCP Pemalang, Senin (29 Oktober 2018) pukul 14.30 wib. Keduanya bertemu Customer Service bernama Gading (P) yang kemudian mempertemukan mereka dengan Pimpinan BRI KCP Pemalang. Oleh Pimpinan Bank, dijelaskan bahwa beberapa waktu lalu terjadi kesalahan pengisian uang di ATM, yang seharusnya mesin ATM bernominal 50.000,- namun terisikan dengan uang dengan nominal 100.000,-

Bank kemudian berjanji akan melakukan cross-check kasus tersebut ke pihak PT. Bringing Gigantara. Namun sampai hari ini, saat berita ini diturunkan, pihak BRI KCP Pemalang belum memberikan informasi lanjutan kepada korban.

Demikian juga, pihak Kadek dan Pimpinan PT. Bringing Gigantara belum memberikan klarifikasi atas kasus ini. Kadek beralasan ia hanya melaksanakan tugas yang diberikan pimpinannya. Sementara itu, Kadek tidak bersedia memberikan nomor kontak pimpinannya untuk dimintai konfirmasi terkait kesalahan mereka dan perlakuan buruk terhadap nasabah Bank BRI.

Terkait dengan kejadian yang menimpa warga di Pemalang tersebut, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA penyesalannya atas kejadian dan pelayanan buruk dari pihak perbankan terhadap nasabahnya. Berikut pernyataannya resminya sebagaimana diterima redaksi media ini, Kamis, 1 November 2019, sebagai berikut:

1. Meminta kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mempertimbangkan dan jika perlu memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan vendor penyediaan uang di ATM BRI, yakni PT. Bringing Gigantara. Sebagai bank milik rakyat, seharusnya pihak BRI senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat yang menjadi nasabahnya. Kejadian yang dialami warga Pemalang itu bisa saja hanya merupakan salah satu puncak gunung es dari banyaknya kasus buruknya pelayanan transaksi di mesin ATM selama ini.

2. Menghimbau masyarakat perbankan agar selalu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua stakeholders yang menjadi mitra kerjanya selama ini, termasuk para vendor penyedia dana di mesin-mesin ATM mereka.

3. Mendesak pihak PT. Bringing Gigantara untuk meminta maaf kepada warga Pemalang, Ratna Dewi dan keluarga, atas keteledoran dan perlakuan tidak menyenangkan yang mereka lakukan terhadap warga masyarakat yang notabene adalah nasabah BRI.

4. Meminta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melakukan investigasi dan pendataan serta tindakan yang diperlukan atas lembaga usaha di bidang perbankan dan keuangan yang tidak mampu bekerja secara professional.

Terakhir, lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menghimbau agar setiap orang yang mengambil uang di ATM selalu memperhatikan jumlah uang yang diterima dari mesin ATM-nya, dan menyimpan resi bukti pengambilan dananya. (HWL/Red)

Adat Bakar Batu Damaikan Pertikaian Antar Kubu Di Distrik Kwamki Kabupaten Mimika

KOPI, Mimika - Kurang lebih 200 Orang masyarakat kubu atas dan bawah di Kampung Pompa 2, Distrik Kwamki Narama, Kab.Mimika melaksanakan kegiatan adat bakar batu 11 ekor babi, sayur-sayuran dan umbi-umbian dalam rangka pengukuhan perjanjian tidak akan melaksanakan perang lagi yang dilakukan oleh pihak kubu bawah dan kubu atas (kubu Aser Murib dan Hosea Ongomang) yang dipimpin oleh Hosea Ongomang dan Aser Murib ,Kamis (1/11).

Kapospol Kwamki Narama Aiptu Bambang yang berada di lokasi acara ketika dikonfirmasi PPWI dari Angkasa Jayapura, Kamis mengungkapkan bahwa Kegiatan bakar baru tersebut diselenggarakan dalam rangka deklarasi perdamaian antara kubu Aser Murib dan Hosea Omongan yang sebelumnya berperang.

“Kegiatan diawali dengan membakar 11 ekor Babi, Sayuran dan umbi-umbian untuk dijadikan acara makan bersama kemudian dilanjutkan secara bersama-sama melaksanakan tarian adat perdamaian perang,”katanya.

Menurut Dia, acara sempat terhenti karena masyarakat menemukan mayat tukang ojek di jalan belakang kampung Pompa 2, Distrik Kwamki Narama.

Pada pukul 14.22 Wit masyarakat mulai berangsur-angsur membubarkan diri dan meninggalkan tempat acara kembali ke rumahnya masing-masing, selama kegiatan berjalan dengan aman serta kondusif.(wawan)

https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21699-adat-bakar-batu-damaikan-pertikaian-antar-kubu-di-distrik-kwamki-kabupaten-mimika.html

Calon Siswa Magang Jepang Ikuti Simulasi Tes dan Wawancara di Kantor PPWI Banten

KOPI, Banten - Sejumlah Calon Siswa Pra Magang Jepang yang akan mengikuti Pelatihan Persiapan Magang, dengan didampingi orang tuanya, mengikuti wawancara dan simulasi tes tertulis bidang study matematika dasar dan wawancara di kantor PPWI DPD Provinsi Banten, Jum’at, 26 Oktober 2018.

Ketua PPWI Provinsi Banten, Nursopyan ketika ditemui awak media saat pelaksanaan sesi wawancara dan simulasi ini mengatakan, kegiatan itu dimaksudkan agar para calon siswa pra magang mendapat pembekalan yang cukup sebelum mengikuti pelatihan magang yang sesungguhnya.

“Sengaja kami kumpulkan dulu para calon siswa serta orang tuanya supaya memahami apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan magang yang sesungguhnya,” ungkap Nursopyan.

Sementara itu, salah satu orang tua calon siswa pra magang, Puri Tresnawati (38) mengaku, dirinya sangat gembira anaknya bisa mengikuti kegiatan ini.

“Saya sangat gembira sekali anak saya dapat mengikuti kegiatan ini, meski sebelumnya saya merasa ragu karena magang kerja ke Jepang ini hal baru buat saya dan pertama kali ada di sini. Tetapi setelah saya dapat penjelasan dari Pak Asriel dari Gambatte barulah saya memahami ternyata banyak hal positif yang akan didapatkan anak saya dengan mengikuti program Magang Jepang ini,” ujar Puri bersemangat.

Puri, yang juga merupakan salah satu Caleg DPRD Kabupaten Serang Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra itu menambahkan, program magang Jepang yang diadakan oleh DPD PPWI Provinsi Banten dengan menggandeng Gambatte Indonesia ini dipandangnya sangat positif.

Karena, lanjut Puri, program tersebut berorientasi membantu Pemerintah dalam mengentaskan dan menekan angka pengangguran di Provinsi Banten umumnya dan Kabupaten Serang khususnya. Di samping itu, program ini juga dapat meningkatkan SDM yang berkualitas dengan mengoptimalisasi usia produktif.

Ia berharap, para lulusan magang ini dapat menjadi figur yang bisa diteladani oleh generasi milenial lainnya sebagai SDM yang berkualitas tinggi, berpengalaman luas dengan skill yang mumpuni.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Gambatte Indonesia, Asriel Tatande, yang menjadi mentor para calon siswa pra magang ini menjelaskan, bahwa ada dua keuntungan yang akan didapatkan oleh para peserta pra magang ini kalau lolos seleksi magang Jepang.

“Keuntungan yang pertama adalah tentu saja pendapatan finansial yang lumayan besar, karena gaji peserta magang Jepang ini setengahnya tenaga kerja biasa atau sekitar Rp.15 juta per bulannya bila dirupiahkan. Kedua adalah disiplin yang kuat dan skill yang mumpuni, karena di Jepang, disiplin adalah budaya masyarakatnya, sehingga para siswa magang akan terbiasa dengan pola hidup masyarakat Jepang yang punya sifat disiplin tinggi,” jelasnya. (APL/Red)


https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21697-calon-siswa-magang-jepang-ikuti-simulasi-tes-dan-wawancara-di-kantor-ppwi-banten.html

Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th : "Terimakasih dan Apresiasi Saudara Umat Muslim di Tanah Papua"

NABIRE PAPUA - "Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Saudara Umat Muslim di Tanah Papua yang telah mengurus seluruh stand-stand dan menyiapkan makanan serta terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan Umat Kristen di Tanah Papua" ungkap Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th selaku Ketua Sinode GKI Tanah Papua saat memberikan sambutan dihadapan sekitar 1000 jamaat yang hadir mengikuti acara peresmian dan pentahbisan Gedung Kantor GKI Klasis Nabire, Rabu (31/08/2018).

Lebih jauh Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th menceritakan pengalamannya saat menghadiri peresmian Gereja Efata Kesanaweja Kab. Mamberamo Raya pada tanggal 28 Oktober 2018 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018. Dimana hal yang luar biasa diperlihatkan saat itu. Dirinya sempat terkaget dan terheran-heran melihat suasana saat itu, dimana semua stand yang ada diurus oleh Umat Muslim, termasuk penyiapan makanan untuk undangan dan masyarakat yang hadir di halaman gereja, mereka datang langsung di halamam gereja.

"Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Mamberamo Raya. Bapak, untuk menjaga dan mempertahankan ini bisa mudah. Tetapi untuk memperbaiki kondisi-kondisi seperti ini tidaklah mudah", ungkapnya.

Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th, yang juga sempat menjabat sebagai Ketua FKAUB selama 9 ketika dirinya sebagai Ketua Klasis GKI Sorong, menyerukan apa yang sudah dilakukan oleh gereja, dibuktikan oleh gereja, dipertontonkan oleh gereja ini dipertahankan.

"Terimakasih saudara-saudara kita umat muslim Kab. Nabire yang sudah datang hari ini, duduk bersama dengan kita disini. Saya berharap apa yang juga diperlihatkan hari ini di Kab. Nabire, mari kita menjaga, melestarikan dan mempertahankan ini. Urusan agama adalah urusan kita masing-masing, urusan persaudaraan, persamaan dan kesatuan kita dalam kebhinekaan itu menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama," pungkas Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th.

Acara peresmian dan pentahbisan Gedung Kantor GKI Klasis Nabire dan Kantor PSW YPK Nabire yang berada di Jln. Merdeka Kelurahan Oyehe Kab. Nabire tersebut dihadiri oleh Bupati Nabire Bpk. Isaias Douw beserta istri, Ketua Sinode GKI Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th, serta ribuan jamaat GKI Klasis Nabire. Pembangunannya sendiri menghabiskan dana hampir mencapai 2 milyar rupiah berasal dari donasi dan sumbangan jemaat, selama hampir 2 tahun. Keberadaan gedung baru tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kendali pelayanan GKI Klasis Nabire kepada umat dan masyarakat. [B4YU]


https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21696-pdt-andrikus-mofu-sth-mth--qterimakasih-dan-apresiasi-saudara-umat-muslim-di-tanah-papuaq.html

Ketersediaan Akses Media Massa di Perbatasan Perkokoh Rasa Nasionalisme

KOPI, Merauke  -  Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan RI Laksamana Pertama Ir. Agus

Rustandi,M.Engsc,MMDS,M.A beserta rombongan  tiba  di Pos Kout Sota Satgas Pamtas Yonif Mekanis 521/DY Kampung Sota,Distrik Sota Kab. Merauke dalam rangka Pengumpulan Data FGD (Forum Group Discotion) dan peningkatan akses media massa diwilayah perbatasan guna memperkokoh rasa Nasionalisme di Kab. Merauke dihadiri oleh sekitar 20 orang, Rabu (31/10).

Wilayah Kampung Sota Distrik Sota merupakan salah satu pintu masuk antara Warga PNG dan RI terdiri dari 5 Kampung, 3 kampung berada di dalam Kawasan Taman Nasional Wasur.

Danramil Sota Mayor Inf Daniel Ngilawane yang berada di lokasi ketika dikonfirmasi PPWI dari Angkasa Jayapura, Rabu mengungkapkan bahwa kegiatan FGD (Forum Group Discusion) dengan instansi Pemerintah Distrik Sota, Koramil 1707-16/Sota, Polsek Sota dan Satgas Pamtas dilaksanakan di Pos Komando Utama Satgas Pamtas Yonif Mekanis 521/DY.

“Materi yang menjadi pembahasan diantaranya yakni Patroli bersama dengan Militer PNG, Pengendalian mobilisasi penduduk dari PNG ke Indonesia dan sebaliknya serta pengamanan patok batas Negara,”ujarnya.

Menurut Dia, Warga Masyarakat Distrik Sota masih mempunyai hubungan emosional dengan Warga Masyarakat PNG terbukti adanya jalinan hubungan baik antara Masyarakat Asli Papua (Pribumi) dengan Masyarakat pendatang,termasuk hubungan Toleransi antar umat beragama sangat baik dan harmonis.

“Pukul 10.30 Wit kegiatan FGD (Forum Group Discotion) selesai dilanjutkan Foto bersama di gerbang Pos Kout, peninjauan ke Patok Batas MM 13 Sota, dan Patok Batas titik 0 KM Merauke-Sabang serta pasar perbatasan Sota,”katanya.

Kegiatan Program Kerja Balitbang Kemhan RI T.A 2018 dalam rangka Pengumpulan Data dan FGD (Forum Group Discotion) serta meningkatkan Akses Media Massa diwilayah Perbatasan berdasarkan Surat Keputusan Kabalitbang Kemhan Nomor : KEP/670/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Program Kerja Balitbang Kemhan TA. 2018 dan Surat Rencana Pelaksanaan Kegiatan Nomor : RENLAKGIAT/83/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Litbang Strategi Peningkatan Akses Media Massa di Wilayah Perbatasan Guna Memperkokoh Nasionalisme.(wawan).


https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21695-ketersediaan-akses-media-massa-di-perbatasan-perkokoh-rasa-nasionalisme.html

Kembali Putri Papua Dipercaya Menjadi Danramil

KOPI,Jayapura - Ditemui di ruang kerjanya, di sela-sela kesibukannya saat ini sebagai Perwira Seksi (Pasi) Pers Kodim 1701/Jayapura, Lettu CAJ (K)  Hagar Haryani Samon berkisah tentang perjalanannya menjadi seorang prajurt TNI Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Empat puluh tahun silam, di sebuah Kampung Yansu, Distrik Kemtuk Gresik, Kabupaten Jayapura, sepasang suami istri, Alexander Samon dan almarhum Huida Waru, melahirkan anak kembar perempuan bernama Hagar Haryani Samon dan Clara Samon.

Dari dua saudara kembar ini, Hagar Haryani Samon, sejak kecil sebagai anak periang yang kerap melakukan tugas pria seperti bertani di ladang kakao (coklat) di kampung halamannya, milik Alexander Samon, yang notabene adalah ayah kandungnya. Tak jarang, Hagar melakukan hal itu bersama saudara kembarnya, Clara.

Enam tahun waktu berjalan, Hagar pun lulus Sekolah Dasar (SD), tepatnya pada 1990. Kurang lebih 12 km jalan kaki pergi pulang menuju sekolah (saat itu belum ada olek). Sengatan matahari terus ia lalui saat-saat menempuh  Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kampung halamannya dan lulus pada 1993. Tak terasa, perempuan ini telah tumbuh sedikit demi sedikit sebagai pelajar SMA, banyak aktivitas sekolah yang terus dikerjakannya demi meraih cita-citanya.

Di tengah-tengah keluarga, ketika dirinya menonton sebuah tayangan di televisi, ia melihat gagahnya prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika baris-berbaris dan menampilkan keahlian militer mereka, dan muncul di benaknya sambil berangan-angan dalam barisan tersebut, ada dirinya mengenakan pakaian loreng militer Indonesia.

Tiga tahun terlewati, tepatnya 1996, dirinya pun lulus SMA. Tuntutan ekonomi keluarga yang membuat dirinya tak lagi bisa mengejar cita-citanya menjadi seorang prajurit TNI. Satu tahun lebih dirinya fokus membantu orangtuanya menggarap kebun kakao di Genyem, Kabupaten Jayapura.

Tak mau sia-sia orangtuanya mengeluarkan uang untuknya bersekolah, dirinya pun bertekad keras mendaftar Secaba PK–V di Kodam XVII Cenderawasih, pada 1998. Di tengah perjalanan, dirinya memberitahukan kepada Bapade (Om) bernama Sertu Tidores Samon, yang juga keluarga dari ayahnya, dan di situlah ia menginformasikan kalau dirinya sedang tes tentara.

Anak dari delapan bersaudara ini tak memberitahukan kepada kedua orangtuanya, terlebih kepada saudara-saudaranya, dengan tujuan agar dirinya dapat fokus dan terus berlatih di bawah pengawasan Sertu Tidores Samon. Ia sebagai anak keempat tetap berjuang demi masa depan dirinya dan keluarga. Akhirnya, cita-cita yang ia dengungkan terus-menerus dalam sebuah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan.

Hasil kelulusan kala itu, hanya 2 perempuan Kowad mewakili Papua dikirim bersama 100 orang lainnya ke Bandung, Jawa Barat, mengikuti pendidikan. Tahun yang sama, dirinya dinyatakan lulus, namun kesedihan menyayat perasaannya, karena tak ada satupun sanak saudara, bahkan orangtuanya datang melihat kelulusannya, dikarenakan masalah ekonomi.

“Perasaan sedih pasti ada, waktu itu ingin juga orangtua hadir. Tapi, keterbatasan biaya, karena adik-adik masih banyak yang perlu dibiayai sekolah. Saya anggap teman-teman yang ada di situ adalah keluarga saya,” kata Hagar, sambil mata berkaca-kaca. 

Meskipun teman-teman dan para instruktur di lembaga pendidikan berasal dari suku, ras dan agama yang berbeda-beda namun kami dibentuk dalam hubungan keluarga yang sangat kental. Meskipun Saya jauh dari keluarga di Papua, tapi di sini di lingkungan TNI Saya mendapatkan banyak sekali saudara yang memperlakukan Saya lebih dari Saudara kandung. Itulah yang mendorong semangat Saya dan semakin membulatkan tekad Saya untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara dalam lingkungan TNI. Hagar menambahkan.

Siapa yang sangka, perempuan asli Papua, lahir dan besar dari orangtua petani, mampu mematahkan stigma perempuan tak mampu mencapai lebih tinggi setara dengan laki-laki itu memiliki pangkat Sersan Dua. “Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa?” kata Hagar, yang kini sudah 19 tahun mengabdi kepada NKRI di TNI AD.

Serda (k) Hagar Haryani Samon, ditempatkan untuk bertugas mengabdi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) di Dinas Penelitian AD. Delapan tahun dirinya bertugas jauh dari tanah kelahirannya. Kangen orangtua dan saudara-saudaranya, perempuan inipun mengajukan pindah ke Papua dan dikabulkan pimpinan, kala itu tahun 2005.

Tahun itulah, dirinya dipindahkan ke Kodam XVII Cenderawasih, dan menjadi Sekpri Pangdam Mayjen TNI George Toisutta, hingga masa akhir 15 September 2006. Setelah pergantian Pangdam, dirinya mengajukan diri pindah ke Badan Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam (Babinminvetcaddam) XVII Cenderawasih.

Terbuka peluang untuk ikut kesempatan jasmani bagi prajurit Kodam XVII Cenderawasih, tahun 2012 dirinya mendaftar tes Secapa Reg Tahun Anggaran 2012-2013, perempuan ini lolos dan disekolahkan selama setahun di Bandung, Jawa Barat, dan kembali ke Kodam XVII Cenderawasih pada 2014.

Sekembalinya itu, dirinya ditugaskan menjadi Perwira Urusan (Paur) Penerangan Korem 172 Praja Wira Yakti hingga 2016. Melihat tugas yang cukup mumpuni itulah, dirinya ditugaskan ke Kodim 1702/Jayawijaya sebagai Perwira Seksi (Pasi) Pers, yang membawahi 13 Koramil dan 8 Kabupaten, yakni Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara dan Mamberamo Tengah.

Di saat dirinya membawa calon Catam gelombang pertama ke Jayapura pada sekitar 14 Februari 2017, dan saat mampir ke Korem 172/PWY, sontak rekan-rekannya memanggil ‘Ibu Danramil’. Ia pun kaget dan berkata, “Saya dengar wacana itu, langsung saya tolak. Kalaupun saya jadi Danramil, jangan di Abepura, karena di sini tingkat konflik tinggi, politik tinggi. Belum siap saya,” kata mantan Atlit Kodam XVII Cenderawasih tahun 2006-2009, itu.

Dirinya sempat mendapat perkuatan dari seorang perwira di Korem 172/PWY, namun isu-isu dirinya akan menjadi Danramil Abepura belum ada kejelasan. Setelah enam hari, dirinya mendapat Surat Perintah menjadi Danramil Abepura pada 20 Februari 2017 dan 29 hari kemudian, tepatnya 21 Maret 2017, dirinya dilantik menjadi Komandan Komando Rayon Militer (Danrmil) 1701-03/Abepura di bawah Komando Distrik Militer (Kodim) 1701/Jayapura.

“Saya berusaha dengan penekatan keagamaan, berikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa kebenaran itu. Kalau itu sudah dipahami, maka dengan sendirinya orang akan menghindari berbuat salah,” kata perempuan berpangkat Letnan Satu (Lettu) Corp Ajudan Jenderal (CAJ) Kowad (k), ini yang kini tengah kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura semester 4.

Namun, di tengah rasa bangga akan kesuksesannya itu, kesedihannya terkuak, saat mengingat orangtua perempuannya yang telah meninggalkan dirinya, setelah sukses menjadi Danramil Abepura, dan memimpin lebih dari 35-an personel, lantaran seperti ada yang kurang dalam hidupnya.

“Pertama kali ada Kowad menjabat sebagai Danramil, rasa bangga sekali. Kok, bisa ya saya jadi Danramil? Kenapa Tuhan terlalu cepat memanggil ibu saya yang selama ini membesarkan saya dan saya belum sempat menyenangkan ibu,” kata Kowad, ini sambil meneteskan air mata. Dengan seraya jarinya menghapus air mata, tak henti-hentinya ia mengucapkan terima kasih kepada almarhum R.A Kartini yang kala itu berjuang dan menjadi pelopor perempuan pribumi. “Tak hanya seorang laki-laki harus jadi pimpinan. Kami wanita juga kalau punya kemampuan, kenapa tidak? Saya mengajak perempuan lainnya, tunjukkan kalau kita mampu dan setara dengan laki-laki,” kata Lettu CAJ (k) Hagar Haryani Samon, yang menjadi perwira selama empat tahun.

Dari kesemua itu, perempuan yang kini belum memiliki pasangan tak mau buru-buru menentukan pilihannya. Hal yang ia takutkan dalam perjalanan saat membina rumah tangga, karirnya menjadi terhambat. “Saya sangat terbuka, tapi laki-laki harus memahami tugas pokok saya. Itu yang membuat saya sampai sekarang belum dapat yang tepat, saya tak mau seorang pendamping jadi penghambat karir saya,” tuturnya.

Uniknya, perempuan ini sejak kecil tak suka memakan tradisional Papeda yang terbuat dari sagu. Setiap ada ruang kosong, ia pasti kembali ke kampung halamannya untuk menengok orangtua laki-laki dan sanak saudara. Tak hanya itu, ia pun seringkali mencoba memasak berbagai macam makanan, bila mendapatkan resep-resep baru.

“Papeda saya tidak suka, waktu kecil saya ditakuti kalau tidak makan saya ditembak tentara, akhirnya saya jadi tentara. Cemilan saya paling andalan itu sagu bakar, ulat sagu juga biasa saya makan. Masakan dan makanan favorit saya, ya kangkung bunga pepaya, saya senang memang yang pahit-pahit,” tuturnya.

Delapan bersaudara, kakak tertua sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) ikut suami seorang guru di Kabupaten Jayapura, kedua dan ketiga telah almarhum. Dirinya di urut nomor 4 dan saudara kembarnya nomor lima, telah bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Sarmi, keenam Polwan di Polres Jayapura, ketujuh perawat di RSUD Abepura, sementara adik bungsu PNS di Kemendagri, Jakarta.

Setelah Hagar, tercatat pula wanita tangguh Papua yang menjabat sebagai Danramil di bumi Cenderawasi ini antara lain Mayor CHK (K) Yuliana Rosaria Yoku Danramil 1701-04/Arso dan Mayor CKU (K) Patrisia Siante Danramil 1708-01/Biak. Sesuai dengan Motto Kowad, “ KAMI BUKAN MAWAR PENGHIAS TAMAN, TAPI KAMI ADALAH MELATI PAGAR BANGSA” Selamat dan sukses para Srikandi Papua!!! (wawan)

Otentikasi: Kapendam XVII/Cend

Kolonel Inf Muhammad Aidi



https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21691-kembali-putri-papua-dipercaya-menjadi-danramil.html

Kebakaran Pasar Perbatasan RI-PNG Di Kampung Skow, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.

KOPI,Jayapura -  Puluhan kios  berjumlah sekitar 49 unit milik warga hangus terbakar di Pasar Perbatasan RI-PNG Jln. Perbatasan RI-PNG Kampung Skow, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Minggu (28/10).

Kebakaran tersebut diduga penyebabnya adalah adanya kegiatan pembakaran sampah di belakang kios kosong.

Saksi mata a.n Intan Putri Erawati pertama kali melihat dibelakang rumah kosong samping rumahnya ada sampah yang dibakar namun yang bersangkutan tidak menghiraukannya dan masuk ke dalam dapur untuk memasak.  

“Saat itu saya sedang memasak, tiba-tiba ada kobaran api dari samping belakang rumahnya yang di duga berasal dari bakaran sampah kemudian menyambar dapur sehingga mengakibatkan kompor meledak dan mengenai bensin yang berada di dalam dapur sehingga membuat api semakin besar,”katanya.

Menurut Dia, api dengan cepat merambat ke kios-kios yang berada di samping kiri dan kanan mengakibatkan kebakaran semakin meluas

Mengetahui adanya kebakaran Personil Satgas Pamtas RI-PNG Yonif PR 501/BY dipimpin Letkol Inf Eko Antoni Chandra (Dansatgas) bersama masyarakat serta anggota Pospol Sub Sektor Skouw tiba TKP guna membantu memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya serta mengamankan TKP.

Danyonif PR 501/BY Letkol Inf Eko Antoni Chandra ketika dikonfirmasi PPWI dari Angkasa Jayapura, Minggu, menjelaskan bahwa 2 (Dua) Unit Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemda Kota Jayapura tiba pukul 11.17 WIT di TKP langsung beraksi memadamkan api.

“Pada Pukul 12.45 WIT, Api berhasil di padamkan sedangkan kerugian personil yakni  Intan Putri Erawati ( perempuan, 18Th, Islam, Wiraswasta, Jawa, Pasar perbatasan Skouw) mengalami luka bakar pada punggung kaki kanan,”ujarnya.

Sedangkan kerugian Materil diantaranya 49 Kios dan warung makan terbakar habis ,total nilai kerugian sampai saat ini masih dalam pendataan.

“Lebih lanjut dijelaskan untuk warga yang kehilangan tempat tinggal telah disiapkan tenda pengungsian oleh Satgas Pamtas 501, sementara untuk kasus tersebut masih dalam penyidikan Polsek Muara Tami,”katanya.(wawan)


https://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/21690-kebakaran-pasar-perbatasan-ri-png-di-kampung-skow-distrik-muaratami-kota-jayapura.html